TANJUNG SELOR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian program ketahanan energi nasional.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto mengatakan, pemeriksaan BPK ini menjadi momentum bagi Pemprov Kaltara untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Untuk itu, Sekprov Denny meminta kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara dapat mendukung proses pemeriksaan yang berlangsung selama 30 hari tersebut.
"Siapkan pejabat yang kompeten serta sediakan data, dokumen dan laporan secara lengkap, akurat dan tepat waktu," ujar Sekprov Denny.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar data yang disampaikan harus konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, laporan realisasi, hingga kondisi faktual di lapangan.
Pemeriksaan ini penting untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan prioritas pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
"Termasuk di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini," tuturnya.
Ia menilai bahwa ketahanan energi berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
TANTANGAN GEOGRAFIS WILAYAH
Khusus untuk di Kaltara, upaya tersebut menghadapi tantangan tersendiri, di antaranya kondisi geografis wilayah yang luas dan sulit, terutama di kawasan pedalaman, perbatasan dan kepulauan.
