Pembangunan Kaltara Tak Bisa Parsial, Lima Isu Ini Perlu Penanganan Terpadu
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti lima isu strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah Provinsi Kaltara tahun 2026.
Lima isu tersebut mulai dari produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah dan berkelanjutan, transformasi ekonomi hijau, biru dan energi baru terbarukan, pembangunan SDM yang berkualitas dan kohesivitas masyarakat, konektivitas wilayah dan pemerataan akses layanan dasar, serta tata kelola pemerintahan dan perbatasan yang berkualitas.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto mengatakan, kelima isu ini saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara parsial melalui kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi dan data yang valid untuk menentukan kebijakan agar tepat sasaran.
Terhadap hal ini, tantangannya terletak pada kemampuan pemerintah daerah menyelaraskan program, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan memastikan setiap kebijakan yang dibuat memiliki data yang akurat dan valid.
“Tanpa penanganan terpadu, pertumbuhan ekonomi berisiko tidak berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di wilayah Kaltara,” ujar Sekprov Denny dalam pembahasan lima isu tematik pembangunan Kaltara tahun 2026 di Tanjung Selor pada Senin (26/10).
Dijelaskannya, data yang akurat dan valid bukan hanya sekedar angka yang tertuang dalam dokumen perencanaan, tapi merupakan sebuah gambaran kondisi daerah, serta alat untuk mengenali sejumlah persoalan dan menentukan kebijakan yang harus diselesaikan.
“Kita tidak cukup hanya memiliki data. Tapi data tersebut harus diolah menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, Sekprov denny juga menyambut baik penyusunan buku profil pembangunan daerah Provinsi Kaltara tahun 2026 oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara bersama program SKALA.
Harapannya, buku tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan capaian pembangunan di provinsi ke-34 Indonesia ini sekaligus menjadi referensi dalam menyusun kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy.
“Semoga buku ini memberikan manfaat nyata dalam memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, demi terwujudnya fondasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan,” pungkasnya. (iwk)
