TARAKAN – Posisi Kalimantan Utara (Kaltara) yang didominasi wilayah pesisir dan kepulauan membuat transportasi laut masih menjadi moda utama yang diandalkan masyarakat. Tidak hanya sebagai sarana mobilitas penumpang, pelabuhan juga memegang peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang, mulai dari kebutuhan pokok hingga komoditas unggulan daerah. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan kepelabuhanan dinilai harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator pelabuhan.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Pusat, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, pemerintah daerah perlu mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung pengembangan sektor transportasi laut. Menurutnya, peningkatan pelayanan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah pusat maupun operator pelabuhan, melainkan membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan dan penyediaan infrastruktur pendukung.
“Banyak komoditas rakyat yang diangkut melalui pelabuhan. Pemerintah daerah perlu lebih aktif memfasilitasi sektor ini agar konektivitas dan perekonomian masyarakat semakin baik,” katanya, Minggu (26/7).
Robert menjelaskan, hingga saat ini masyarakat Kaltara masih sangat bergantung pada transportasi laut untuk melakukan perjalanan antardaerah. Rute dari Tarakan menuju Nunukan maupun sejumlah wilayah kepulauan lainnya menjadi salah satu jalur dengan mobilitas yang tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Selain melayani angkutan penumpang, pelabuhan juga menjadi pintu keluar masuk berbagai komoditas unggulan daerah. Hasil perikanan, rumput laut, hingga kebutuhan pokok masyarakat sebagian besar masih didistribusikan menggunakan jalur laut. Apabila pelayanan kepelabuhanan mengalami kendala, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna jasa pelabuhan, tetapi juga memengaruhi kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki ruang yang cukup besar untuk memberikan dukungan terhadap sektor transportasi laut. Bentuk dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung, penyusunan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan, hingga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan operator pelabuhan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Ia menilai sinergi antarlembaga menjadi salah satu kunci dalam menghadirkan layanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan andal. Dengan koordinasi yang baik, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan maupun keselamatan pelayaran dapat ditangani secara lebih cepat dan terintegrasi.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam pemerintahan publik. Karena itu, transportasi laut harus dikelola bersama oleh pemerintah pusat, operator pelabuhan, dan pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT