TARAKAN - Banyaknya persoalan pada layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Jusuf SK menuai banyak keluhan masyarakat. Pasalnya RSUD dr Jusuf SK merupakan rumah sakit rujukan di Kaltara yang menjadi harapan masyarakat Kaltara sebagai rujukan. Namun demikian, terbatasnya alat kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) ahli pada tenaga dokter membuat rumah sakit tersebut tidak bisa berbuat banyak dalam membantu masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supa'ad Hadianto menerangkan, hasil pemaparan manajemen rumah sakit masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan hingga belum tersedianya infrastruktur penunjang pelayanan kanker.
"Kalau kita melihat paparan dari Plt Direktur RSUD dr Jusuf SK tadi, ada beberapa persoalan utama yang menjadi perhatian. Pertama adalah masalah SDM, masih ada beberapa dokter konsultan yang belum tersedia," ujarnya, Kamis (9/7).
Ia menilai langkah rumah sakit menyekolahkan sejumlah dokter untuk menempuh pendidikan spesialis maupun subspesialis merupakan strategi yang tepat untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di masa mendatang. Selain SDM, Supa'ad menaruh perhatian besar terhadap pembangunan bunker radioterapi yang menjadi syarat utama penempatan alat radioterapi dan kedokteran nuklir bantuan Kementerian Kesehatan.
"Kalau bunker ini belum ada, bantuan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan tidak bisa diberikan. Padahal dampaknya besar terhadap pengembangan layanan rumah sakit," katanya.
Karena itu, ia meminta manajemen rumah sakit segera memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltara, termasuk Unit Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), sekretaris provinsi hingga gubernur agar seluruh tahapan pembangunan dapat dipercepat sebelum batas waktu penandatanganan kontrak. Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan mekanisme e-katalog konstruksi apabila proses lelang melalui LPSE dinilai sulit diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
"Selain itu, kami juga menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Menurutnya, tenaga medis seharusnya fokus memberikan pelayanan kepada pasien dan tidak terbebani dengan persoalan administrasi. Dokter jangan sampai disibukkan dengan urusan administrasi. Tugas dokter adalah menangani pasien. Karena itu saya mengusulkan ada petugas BPJS yang standby sehingga persoalan administrasi bisa langsung diselesaikan," tegasnya.
Ia juga mencermati kondisi alat CT Scan RSUD dr Jusuf SK yang masih mengalami kerusakan. Menurutnya, pemeliharaan alat kesehatan membutuhkan biaya besar sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah keterbatasan fiskal. Meski demikian, ia berharap rumah sakit tetap mengoptimalkan dukungan dari Kementerian Kesehatan selain memanfaatkan pendanaan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun APBD.
"Kami ingin semua pihak duduk bersama mencari solusi. Jangan saling menyalahkan, tetapi bersama-sama menyelesaikan persoalan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT