BPJS Kesehatan Soroti Defisit Klaim JKN, Minta Dukungan Pemerintah Jaga Keberlanjutan Program
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini menyusul rasio klaim yang masih melampaui 100 persen, sehingga pengeluaran untuk membiayai layanan kesehatan lebih besar dibandingkan penerimaan iuran.
Menurut Putu, kebutuhan biaya pelayanan kesehatan melalui Program JKN saat ini mencapai sekitar Rp16 triliun setiap bulan. Sementara itu, dana yang masuk dari pembayaran iuran peserta berada di kisaran Rp14 triliun per bulan.
Meski menghadapi tantangan tersebut, BPJS Kesehatan memastikan berbagai langkah pengendalian terus dilakukan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas layanan, penguatan tata kelola, hingga efisiensi pembiayaan agar program tetap berjalan secara berkelanjutan.
Data hingga akhir 2025 menunjukkan jumlah peserta JKN telah mencapai sekitar 282 juta jiwa. Dari total tersebut, sekitar 75 persen merupakan peserta aktif. BPJS Kesehatan menargetkan tingkat kepesertaan dan keaktifan itu dapat terus dipertahankan untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Di sisi lain, jaringan mitra pelayanan kesehatan juga terus berkembang. Saat ini terdapat sekitar 3.190 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, lebih dari 23.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama, apotek, dan laboratorium turut memberikan pelayanan kepada peserta JKN di berbagai daerah.
Putu turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden, pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh fasilitas kesehatan yang telah berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan Program JKN. Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar program jaminan kesehatan nasional tetap mampu memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan medis.
