TARAKAN - Ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dinilai sudah saatnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Seiring berkembangnya Kota Tarakan sebagai pusat pendidikan dan ekonomi di Kaltara, kebutuhan akan sistem angkutan umum massal dinilai semakin mendesak.
Selain mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), transportasi publik juga diyakini dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.
Akademisi Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Margiyono mengatakan, salah satu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan layanan transportasi massal adalah mahasiswa. Menurutnya, aktivitas ribuan mahasiswa UBT setiap hari masih didominasi penggunaan sepeda motor sehingga konsumsi BBM terus meningkat.
"Kalau saya berangkat ke kampus pada pagi hari, hampir seluruh mahasiswa datang menggunakan sepeda motor. Jumlah mahasiswa UBT yang mencapai belasan ribu tentu menyebabkan konsumsi BBM semakin besar. Padahal apabila tersedia sistem angkutan umum massal yang mengangkut mahasiswa dari tempat tinggal menuju kampus, penggunaan BBM bisa jauh lebih efisien," ujarnya, Selasa (7/7).
Menurut Margiyono, keberadaan bus kampus atau angkutan umum massal tidak hanya memberikan manfaat berupa penghematan biaya transportasi bagi mahasiswa. Kehadiran transportasi publik juga dapat mengurangi kepadatan kendaraan di jalan sekaligus menekan risiko kecelakaan yang melibatkan pelajar maupun mahasiswa.
"Semakin banyak kendaraan yang digunakan, semakin besar pula potensi kecelakaan. Akan jauh lebih baik apabila tersedia satu atau dua bus yang menjemput mahasiswa di titik-titik tertentu sesuai jadwal kuliah. Selain mengurangi kendaraan di jalan, operator angkutan juga memperoleh pendapatan sehingga tercipta aktivitas ekonomi baru," jelasnya.
Ia menilai pengadaan angkutan umum tidak semestinya dipandang sebagai beban anggaran pemerintah. Sebaliknya, transportasi publik merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang juga dapat dikelola sebagai sumber pendapatan apabila dijalankan secara profesional.
"Di tengah kesulitan pemerintah mencari sumber pendapatan, pengadaan bus umum justru dapat menjadi pelayanan publik sekaligus peluang memperoleh pendapatan dari layanan transportasi. Kota yang terus berkembang sebagai kota pendidikan membutuhkan sistem angkutan umum yang layak agar mobilitas masyarakat semakin efisien," katanya.
Margiyono menambahkan, berbagai kota besar di Indonesia telah membuktikan bahwa sistem transportasi massal merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Tanpa transportasi publik yang memadai, kota akan menghadapi persoalan kemacetan, meningkatnya polusi, pemborosan energi hingga tingginya biaya pembangunan infrastruktur jalan.
"Kalau suatu kota berkembang menjadi kota besar, keberadaan sistem angkutan umum massal adalah sebuah keharusan. Tanpa itu, kota akan bekerja tidak efisien, polusi meningkat, risiko kecelakaan bertambah, dan biaya pembangunan infrastruktur akan semakin besar," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pembangunan infrastruktur besar di masa depan harus diiringi dengan kebijakan transportasi publik yang terintegrasi. Menurutnya, apabila konektivitas antardaerah semakin terbuka melalui pembangunan jembatan maupun infrastruktur lainnya, pemerintah harus memastikan angkutan umum tetap menjadi pilihan masyarakat agar aktivitas ekonomi di sektor lain tetap tumbuh.
"Pemerintah harus memikirkan bagaimana menghidupkan kembali sistem angkutan umum massal agar membantu masyarakat dalam beraktivitas. Dampaknya bukan hanya efisiensi biaya transportasi, tetapi juga mempercepat akselerasi ekonomi, mengurangi konsumsi BBM, menekan potensi kecelakaan, meningkatkan pendapatan daerah, dan pada akhirnya memperkuat kondisi fiskal daerah," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT