TARAKAN - Hilangnya angkutan umum secara perlahan dari jalanan Kaltara dinilai bukan sekadar perubahan pola transportasi masyarakat, melainkan menjadi sinyal melemahnya sistem transportasi publik yang berpotensi menghambat efisiensi ekonomi daerah. Ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dinilai akan memunculkan berbagai persoalan baru, mulai dari meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM), kemacetan, tingginya risiko kecelakaan hingga bertambahnya beban pemerintah dalam menyediakan infrastruktur.
Saat dikonfirmasi, Akademisi Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si. mengatakan, fenomena matinya sistem angkutan umum massal di Kaltara sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Menurutnya, kondisi tersebut semakin terasa ketika masyarakat maupun pendatang kesulitan menemukan angkutan kota sebagai moda transportasi umum.
"Matinya sistem angkutan umum massal di Kaltara sebenarnya sudah sejak lama terjadi. Kalau kita lihat sekarang, orang yang datang ke Tarakan semakin sulit menemukan angkutan kota. Dari waktu ke waktu jumlah angkot semakin sedikit sehingga ketika ada masyarakat dari luar daerah datang ke Tarakan, pilihan moda transportasi umum hampir tidak tersedia," ujarnya, Selasa (7/7).
Ia mengakui, perkembangan teknologi memang menghadirkan berbagai pilihan transportasi berbasis aplikasi yang memudahkan masyarakat. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan angkutan umum konvensional menghilang tanpa ada pengganti berupa sistem transportasi massal yang terintegrasi.
"Bagi masyarakat yang melek teknologi mungkin tidak menjadi persoalan karena tersedia transportasi daring. Tetapi kalau kita melihat dari sisi pelayanan publik, kota tetap membutuhkan sistem angkutan umum massal yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat," katanya.
Margiyono menilai, semakin banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi. Kemudahan memperoleh kendaraan melalui kredit maupun pembelian kendaraan bekas juga menjadi salah satu penyebab berkurangnya minat menggunakan angkutan umum. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi membawa konsekuensi terhadap kapasitas kota dalam menyediakan ruang publik.
"Fenomena ini memang menunjukkan kemampuan masyarakat semakin meningkat untuk memiliki kendaraan sendiri. Tetapi di sisi lain daya dukung kota menjadi berkurang. Banyak kendaraan, terutama mobil, tidak memiliki garasi sehingga ruas jalan yang sudah diperlebar justru digunakan sebagai tempat parkir. Akibatnya fungsi jalan sebagai fasilitas publik menjadi tidak optimal," jelasnya.
Menurutnya, pelebaran jalan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah menjadi kehilangan nilai ekonomi apabila sebagian badan jalan justru dipakai untuk parkir kendaraan pribadi. juga menyoroti potensi hilangnya pendapatan daerah akibat penggunaan badan jalan sebagai lokasi parkir tanpa pengelolaan yang baik. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menerapkan regulasi parkir secara lebih tegas.
"Jalan dibangun untuk memperlancar mobilitas orang dan barang. Tetapi kalau dipakai parkir, maka kecepatan kendaraan menurun, aksesibilitas antarwilayah terganggu, dan manfaat ekonominya menjadi tidak maksimal. Barang publik akhirnya lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan individu. Pemerintah mengeluarkan biaya besar membangun jalan, tetapi di sisi lain kehilangan potensi pendapatan dari parkir. Karena itu perda parkir harus diterapkan dengan baik agar masyarakat yang tidak memiliki garasi dapat dikenakan tarif parkir yang wajar sekaligus meminimalkan parkir sembarangan," katanya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT