TARAKAN – BPS Tarakan menegaskan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya, selain itu data tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun disebarluaskan kepada pihak lain.
Hal tersebut ditegaskan usai adanya kekhawatiran masyarakat terkait keamanan data pribadi, serta kemungkinan perubahan status penerima bantuan sosial ketika BPS melakukan pendataan pada pelaksanaan Sensus Ekonomi.
Kepala BPS Kota Tarakan, Umar Riyadi mengatakan, perlindungan data responden telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan petugas hanya digunakan untuk menghasilkan informasi statistik dalam bentuk agregat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, tidak ada data individu yang akan dipublikasikan, baik berdasarkan nama maupun alamat. Seluruh hasil yang disajikan BPS berupa rekapitulasi dan gambaran umum kondisi masyarakat.
“Data yang diperoleh BPS tidak akan disebarluaskan. Apalagi ditampilkan by name maupun by address, itu tidak. Karena tugas kami hanya menghadirkan data yang sifatnya agregat, berupa kesimpulan, rekapitulasi, dan sebagainya. Sehingga informasi individu tidak akan kami sebarkan. Jadi sekali lagi kami tegaskan, data masyarakat aman,” ujarnya, Selasa (23/6).
Selain isu kerahasiaan data, Umar mengakui masih terdapat masyarakat yang khawatir pendataan dapat memengaruhi status desil atau kelompok penerima bantuan sosial. Namun ia menegaskan bahwa tugas BPS hanya melakukan pencatatan karakteristik keluarga dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Lanjutnya, pendataan tersebut mencakup kesesuaian data administrasi kependudukan dengan kondisi riil di lapangan, tingkat pendidikan anggota keluarga, hingga kondisi kesehatan masyarakat. Informasi tersebut diperlukan untuk menggambarkan kondisi aktual masyarakat yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
“Ketakutan kedua adalah terkait perubahan status desil. Ini juga sering menjadi kekhawatiran masyarakat. Padahal tugas kami hanya mendata karakteristik keluarga. Misalnya terkait domisili, apakah masih sesuai antara dokumen administrasi dengan kondisi nyata. Kemudian pendidikan dan kondisi kesehatan. Data seperti ini penting untuk proses pembaruan dan penyusunan kebijakan pemerintah,” katanya.
Ia menjelaskan, data kesehatan yang dikumpulkan juga mencakup informasi mengenai penyakit katastropik maupun penyakit degeneratif yang berkembang di masyarakat. Informasi tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Sehingga Umar mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan yang berlangsung hingga Agustus mendatang. Menurutnya, keberhasilan pendataan tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.
“Pemerintah tidak bisa mengetahui kondisi masyarakat tanpa data. Apa yang dirasakan setiap keluarga dan usaha saat ini, itulah yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan intervensi. Karena di balik kebijakan yang tepat, harus ditopang oleh data yang akurat,” tegasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT