TARAKAN - Pelemahan nilai tukar rupiah yang terus bergerak di kisaran Rp 17 ribu per dolar AS, dinilai tidak bisa diselesaikan hanya melalui intervensi jangka pendek Bank Indonesia. Dibutuhkan langkah struktural dan berkelanjutan antara otoritas moneter dan fiscal, untuk memperbaiki fundamental ekonomi nasional, terutama dengan mengurangi ketergantungan impor terhadap berbagai kebutuhan strategis.
Akademisi Ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr Margiyono S.E., M.Si mengatakan, volatilitas rupiah saat ini harus direspons melalui dua pendekatan sekaligus, yakni kebijakan jangka pendek untuk meredam gejolak pasar dan kebijakan jangka panjang untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.
Menurutnya, Bank Indonesia memang perlu menjaga stabilitas rupiah melalui berbagai instrumen moneter. Namun upaya tersebut tidak akan cukup efektif apabila tidak dibarengi perbaikan fundamental ekonomi dan persepsi pelaku ekonomi terhadap Indonesia secara keseluruhan.
“Bank Indonesia itu harus melakukan dua strategi, yaitu strategi jangka pendek dan juga strategi jangka panjang. Jadi ada kebijakan yang sifatnya short run policy dan juga long run policy. Naik turunnya nilai tukar rupiah tidak semata dipengaruhi persepsi pasar terhadap mata uang rupiah maupun Bank Indonesia saja. Tapi secara menyeluruh, termasuk dari sisi fiskal dan kebijakan pemerintah," ujarnya, Jumat (15/4).
“Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengevaluasi apakah terdapat persepsi negatif yang memengaruhi ekspektasi pasar terhadap kondisi ekonomi nasional. Apabila terdapat penilaian negatif dari investor maupun pelaku ekonomi global, maka hal ini harus segera diperbaiki melalui kebijakan yang lebih konsisten dan kredibel," sambungnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan rupiah bukan sekadar masalah teknis pasar keuangan, melainkan berkaitan dengan struktur ekonomi nasional yang masih bergantung besar pada impor.
Ia menilai, tekanan terhadap rupiah dipicu tingginya kebutuhan dolar AS untuk membiayai impor berbagai komoditas dan barang industri. Ia menyebut impor BBM menjadi penyumbang terbesar, disusul impor mesin produksi, barang elektronik, baja, hingga produk plastik.
“Yang fundamental itu dipicu oleh banyaknya impor BBM kita, impor mesin-mesin produksi, impor elektronik seperti televisi, laptop, handphone, impor baja untuk pembangunan, dan juga impor plastik serta produk dari plastik,” ucapnya.
“Karena itu, dibutuhkan adanya kebijakan substitusi impor secara konsisten dan berkelanjutan agar ketergantungan terhadap barang luar negeri dapat dikurangi secara bertahap. Langkah ini menjadi solusi paling penting untuk memperkuat rupiah dalam jangka panjang," urainya.
Margiyono menjelaskan, kebijakan jangka pendek tetap diperlukan untuk meredam gejolak pasar, seperti melalui penguatan instrumen moneter, suku bunga SRBI, pembelian Surat Berharga Negara (SBN), hingga intervensi pasar melalui mekanisme Non Deliverable Forward (NDF). Namun di sisi lain, pemerintah juga harus mendorong pembangunan industri dalam negeri agar kebutuhan impor dapat ditekan.
“Bank Indonesia memang harus meredam gejolak dengan pendekatan bunga SRBI, pembelian SBN, maupun mekanisme NDF. Tetapi secara sistematis dan struktural, pemerintah juga harus menekan impor tadi,” jelasnya.
Ia menyebut salah satu sektor yang perlu menjadi perhatian serius ialah energi, khususnya impor bahan bakar minyak yang selama ini menguras kebutuhan dolar AS dalam jumlah besar. Menurutnya, penguatan kilang minyak domestik dan percepatan transformasi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik dapat menjadi solusi jangka panjang.
“Kalau BBM, pernah kita diskusikan bagaimana mendorong kilang minyak bekerja maksimal sehingga impor kita berkurang. Kemudian mendorong transformasi kendaraan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik,” katanya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT