TARAKAN - Banyaknya masalah pada pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan, membuat DPRD Tarakan kembali memanggil Koorditor wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Tarakan untuk meminta kejelasan program "andalan" Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam agenda audiensi.
Pada pembahasan tersebut DPRD menanyakan berbagai hal teknis dalam pelaksanaan yang dianggap penting dalam menimilisir persoalan. Seperti standar gizi makanan, standar harga, pengawasan pelaksanaan, layanan pengaduan dan sebagainya.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino menjelaskan, persoalan utama yang ditemukan adalah belum adanya standar pada pelaksanaan MBG khusus selama Ramadan. Selain itu, pelaksanaan MBG dianggap tidak memiliki korelasi yang jelas antara harga dan menu makanan, serta belum tersusunnya SOP alur pengaduan.
“Jadi ada beberapa solusi, kita analisa dulu permasalahannya. Ternyata tidak ada standar pembahasan khusus di bulan Ramadan, tidak ada standar korelasi harga dengan makanan, dan tidak ada SOP alur pengaduan. Nah dari masalah ini muncullah permasalahan di media, terutama dari orang tua murid,” ujarnya, Senin (2/3)
"Sebagai tindak lanjut, kami meminta SPPG melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah. Sosialisasi tersebut akan dilakukan dengan memasang banner berisi informasi alur penyampaian keluhan serta penjelasan teknis program MBG. Kami tidak menginginkan pelaksanaan MBG ini berjalan hanya sekadar mengugurkan kewajiban. Kami mau ini harus jelas supaya masyarakat juga merasa pelaksanaan ini benar-benar berjalan secara profesional," sambungnya.
Menurut Simon, standar harga menu juga akan dirinci dan disampaikan kepada penanggung jawab di masing-masing sekolah. Pihak sekolah melalui PIC akan menjadi perpanjangan tangan SPPG dalam menerima dan menjawab pertanyaan orang tua.
“Nanti standar harganya sudah disiapkan kepada PIC sekolah, bahwa harga menu makanan dari menu satu ke lainnya dirincikan. Apabila ada orang tua yang merasa tidak sesuai, silakan langsung tanya ke PIC sekolah. Itu perpanjangan tangan dari teman-teman SPPG,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan kemasan makanan yang dikeluhkan sejumlah pihak. Simon menegaskan SPPG sudah berkomitmen untuk melakukan pembenahan dalam waktu dekat. Lanjutnya, pihaknya akan memantau pelaksanaan MBG dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan jika pelaksanaan masih banyak persoalan,maka pihaknya akan kembali memanggil Korwil SPPG untuk dimintai klarifikasi.
“Ada pembenahan. Target kami satu minggu ini sudah ada perbaikan dari SPPG yang belum bisa mengikuti standar packaging. Nanti kita akan evaluasi terus. Kami mau pelaksanaan MBG di Kota Tarakan berjalan baik. Untuk mencapai yang kita harapkan tentunya memerlukan upaya tegas dan konsisten untuk terus memberikan solusi perbaikan," tuturnya.
"Dan kami juga akan memastikan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan transparan, sesuai standar, dan tidak lagi menimbulkan polemik di tengah masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Kordinator Wilayah (Korwil) SPPG se-Tarakan Dewi Rahmawati menerangkan, pihaknya berkomitmen akan melakukan pembenahan pada layanan MBG di Kota Tarakan. Selain itu, ia mengakui masih cukup banyak polemik yang terjadi pada pelaksanaan MBG di lapangan. Namun demikian, ia menegaskan pihaknya selalu membuka ruang komunikasi baik kepada pihak sekolah maupun perwakilan pemerintah.
"Menyoal beberapa masalah tadi, kami akan membenahi keluhan demi keluhan. Itu tidak dipungkiri ada persoalan, tapi bukan berarti pada semua SPPG. Hanya beberapa saja dan kami juga sudah melakukan peneguran. Bahkan saat ini ada 1 lagi SPPG yang diskor karena komplein masyarakat jadi totalnya ada 3 SPPG," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT