TARAKAN - Adanya usulan dari DPRD Tarakan terkait kemungkinan penerapan diskresi dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, Dinas Pendidikan (Disdik) Tarakan memilih bersikap tegas menutup ruang fleksibilitas di luar aturan dan memastikan seluruh tahapan tetap berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis) dari kementerian.
Kepala Disdik Tarakan, Tamrin Toha mengatakan, pihaknya tidak akan mengambil langkah di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, meskipun ada dorongan untuk memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu.
“Kita tidak boleh melanggar ketentuan dari kementerian, selama ini pelaksanaan di Tarakan berjalan sesuai aturan dan relatif aman, yang jelas sosialisasi akan kita lakukan bertahap, agar semua pihak memahami aturan yang ada dan tidak terjadi kesalahpahaman saat proses penerimaan berlangsung,” tegasnya, Senin (4/5).
Ia menjelaskan, langkah yang akan diperkuat justru berada pada aspek sosialisasi kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang utuh dari orang tua dan calon peserta didik, diharapkan proses SPMB dapat berjalan lancar, transparan, dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik di lapangan.
Tamrin juga menilai pengalaman pelaksanaan SPMB dalam beberapa tahun terakhir menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sistem penerimaan di Tarakan. Selama ini, menurutnya, proses berjalan relatif tanpa kendala berarti.
“Selama ini kita sudah beberapa tahun melaksanakan dan relatif tidak ada kendala berarti. Artinya sistem ini sudah cukup berjalan dan tinggal kita perkuat di sisi sosialisasi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya validitas data, terutama untuk jalur afirmasi dan domisili yang kerap menjadi sorotan. Untuk itu, Disdik melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan data yang digunakan benar-benar akurat.
“Kami melibatkan OPD terkait agar data yang digunakan benar-benar valid, terutama untuk jalur afirmasi dan domisili. Ini penting agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” pungkasnya. (zac/jnr)
