TARAKAN – Di tengah sorotan efisiensi anggaran, rencana pembangunan pusat pemerintahan (Puspem) baru di wilayah utara ditegaskan bukan proyek ambisius tanpa perhitungan. Pemerintah Kota Tarakan memastikan langkah tersebut dijalankan bertahap, terukur, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Saat dikonfirmasi, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul M.Kes, menegaskan, pembangunan itu merupakan bagian dari penataan wilayah sekaligus upaya pemerataan pembangunan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di kawasan utara.
Menurutnya, kawasan pusat pemerintahan baru berdiri di atas lahan milik Pemkot Tarakan seluas kurang lebih 130 hektare yang telah disiapkan sejak lama. Wilayah tersebut, kata dia, kini mulai menunjukkan perkembangan dengan hadirnya sejumlah fasilitas pendidikan dan instansi, seperti Sekolah Rakyat, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, hingga pembangunan kantor kepolisian.
“Ini bukan semata membangun gedung, tapi bagian dari pemerataan. Masyarakat di utara selama ini merasa pembangunan belum merata,” ujarnya, Jumat (6/2).
Diungkapkannya, tidak semua perangkat daerah akan dipindahkan ke lokasi baru. Hanya Sekretariat Daerah dan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki intensitas koordinasi tinggi seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Kita berhitung dengan kemampuan anggaran. Kalau semua dipindahkan, tentu tidak memungkinkan. Kalau pembiayaan, pembangunan akan menggunakan skema tahun jamak (multi-years) sebagaimana pernah diterapkan pada periode sebelumnya. Skema telah melalui perhitungan matang dan tidak akan membebani keuangan daerah ataupun meninggalkan hutang baru," jelasnya.
Ia menambahkan, kawasan pusat pemerintahan lama di wilayah tengah dan barat kota tetap akan dimanfaatkan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yakni sebagai kawasan bisnis dan jasa. Dengan pembagian fungsi tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan kota dapat lebih merata dan berkelanjutan, tanpa meninggalkan beban fiskal di kemudian hari.
“Pengalaman periode lalu, kita justru bisa menyelesaikan utang lama sambil tetap membangun. Jadi semuanya sudah dihitung sesuai kemampuan keuangan daerah,” urainya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tarakan, Fandariansyah memastikan jika proyek pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan baru yang tengah berlangsung tidak akan mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.
Beberapa program penting seperti penanganan banjir, pemeliharaan infrastruktur jalan, serta kegiatan lingkungan dipastikan tetap berjalan lancar meski proyek strategis ini terus berjalan. Ditegaskannya, seluruh rencana pembangunan kota telah diperhitungkan dengan matang, terutama dalam hal penyesuaian anggaran dan prioritas pembangunan.
"Proyek pemindahan pusat pemerintahan akan berjalan berdampingan dengan penanganan isu-isu krusial yang menjadi perhatian utama pemerintah kota. Semua sudah kami hitung secara seksama. Pembangunan akan tetap berjalan, tapi penanganan banjir, pemeliharaan jalan, dan kegiatan lingkungan tetap kita prioritaskan. Tidak ada yang kita tinggalkan,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT