TANJUNG SELOR - Kolaborasi lintas sektor terus diperkuat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan RI-Malaysia di Kaltara.
Salah satunya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Beberapa persoalan dibahas saat audiensi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara dengan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Tanjung Selor, Selasa (2/6).
Dalam pertemuan itu, jalan, jembatan dan daerah otonomi baru (DOB) jadi bagian dari fokus pembicaraan dan ditegaskan menjadi agenda beras perbatasan provinsi ke-34 Indonesia ini ke depannya.
Wagub Kaltara, Ingkong Ala mengatakan bahwa pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan pendekatan yang seimbang antara aspek kesejahteraan masyarakat dan penguatan kedaulatan negara.
Kedaulatan negara ini menjadi atensi mengingat posisi Kaltara yang memiliki garis batas darat sepanjang 1.038 kilometer dengan Negara Malaysia.
Perhatian pemerintah pusat atas pembangunan kawasan perbatasan yang terus ditingkatkan patut diapresiasi. Kendati demikian, dukungan untuk percepatan penyelesaian konektivitas antar wilayah di perbatasan Kaltara ini masih dibutuhkan.
"Perhatian negara untuk perbatasan telah berjalan dengan baik," ujar Wagub Ingkong.
Ia mengatakan, saat ini Pemprov Kaltara bersama Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) terus melakukan komunikasi untuk menyinkronkan status jalur logistik darat eks-HPH guna membuka akses mobilitas masyarakat di perbatasan.
Data kondisi jalan perbatasan tahun 2026, total panjang jalur paralel dan akses perbatasan sudah mencapai 970,70 kilometer. Dorongan peningkatan kualitas jalan terus dilakukan guna membuka keterisolasian di perbatasan Kabupaten Malinau dan Nunukan.
PERLU PENYELARASAN TATA RUANG
