TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala kembali mengumpulkan seluruh kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada Rabu (3/6).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wagub Ingkong mengingatkan soal kedisiplinan seluruh OPD dapam menjalankan program prioritas daerah. Salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan disiplin kerja.
"Ini sudah baik. Apa yang sudah kita dengar bersama hari ini harus kita jalankan dengan baik dan kompak demi memperkuat tata kelola pemerintahan serta keterbukaan informasi," ujar Wagub Ingkong.
Pentingnya menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi fiskal daerah menjadi salah satu sorotan politisi Partai Hanura ini. Oleh karena itu, setiap program dan kebijakan harus direncanakan dengan matang serta berorientasi pada kepentingan publik.
"Kita memiliki banyak gagasan dan rencana pembangunan. Tapi, semuanya tentu harus dikelola secara bijak dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto menekankan, sejumlah agenda penting yang perlu menjadi perhatian seluruh OPD itu mulai dari kedisiplinan menghadiri agenda legislatif, efisiensi belanja daerah, hingga pengelolaan informasi publik.
Dalam kesempatan ini, Denny meminta seluruh kepala OPD untuk hadir dalam sidang paripurna DPRD Kaltara terkait penyerahan LHP BPK atas pelaksanaan APBD yang dijadwalkan pada 8 Juni 2026 mendatang.
"Ini merupakan agenda penting karena berkaitan dengan penyerahan LHP APBD," tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi perhatian bersama agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal. (iwk/lim)
