TARAKAN – DPRD Tarakan memastikan tidak akan terburu-buru menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan terkait penataan pedagang kaki lima (PKL).
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon, menyebut pendekatan koordinatif bersama Pemerintah Kota Tarakan akan menjadi langkah utama dalam waktu dekat. Koordinasi tersebut, kata Simon, akan melibatkan langsung wali kota guna memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada penataan kota, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi para pedagang kecil.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah kekhawatiran PKL terhadap tingginya biaya sewa apabila harus direlokasi ke kawasan bandara. Menanggapi hal itu, Simon menegaskan DPRD telah menyiapkan opsi alternatif melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Jika sewa di bandara tidak terjangkau bagi PKL, maka akan ada opsi lain. Dinas Perdagangan atau Dinas Pariwisata sudah memiliki pola dan standar pengelolaan lokasi, seperti di Sebengkok dan Taman Berlabuh,” ujarnya, Senin (9/2).
Ia menegaskan, persoalan PKL tidak dapat dipandang semata dari sisi ketertiban umum. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, aktivitas berdagang menjadi tumpuan hidup bagi banyak masyarakat kecil.
“Ketika mereka tidak bisa berjualan, artinya penghasilan mereka terhenti. Ini bukan sekadar soal aturan, tapi soal bagaimana negara dan pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat kecil,” tegas Simon. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT