Kepada Radar Kaltara, Syarwani menegaskan bahwa Rakornas ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan pemerintahan umum.
“Rakornas ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah agar kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Presiden, dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke daerah,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Jumat (16/1).
Ia menilai penguatan koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program nasional tidak hanya berhenti di tataran kebijakan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional, sehingga sinergi dan komunikasi harus terus diperkuat,” ungkapnya.
Dalam Rakornas itu, Ditjen Polpum juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan ketertiban umum sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
“Stabilitas politik dan keamanan menjadi prasyarat utama agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan,” ujarnya.
Rakornas ini memberikan penguatan terhadap perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan prioritas nasional.
“Perencanaan pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional agar target pembangunan dapat dicapai secara optimal,” jelasnya.
Melalui Rakornas ini, Pemda Bulungan menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif mendukung program prioritas nasional serta memastikan implementasi Asta Cita Presiden berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
"Keikutsertaan Bulungan dalam Rakornas Polpum ini sekaligus menegaskan posisi daerah sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas politik, pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (jai/lim)