Akurasi Data dan Partisipasi Jadi Atensi di Sensus Ekonomi 2026 di Nunukan
NUNUKAN – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Nunukan mulai disosialisasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan. Namun, di balik agenda tersebut, muncul tantangan besar terkait akurasi data dan tingkat partisipasi pelaku usaha.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Nunukan, Juni Mardiansyah mengatakan, sensus ekonomi bukan sekadar agenda pendataan rutin, melainkan menjadi penentu arah kebijakan pembangunan daerah dalam beberapa tahun ke depan. Ia mengingatkan bahwa tanpa data yang akurat, pemerintah berisiko menyusun program yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
"Kalau data ekonomi yang diperoleh tidak valid, tentu kebijakan yang dibuat juga bisa meleset dari kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha," ucap Juni Mardiansyah, Jumat (22/5).
Dijelaskan, BPS Kabupaten Nunukan pada 2026 akan melakukan pendataan terhadap pelaku usaha besar dan menengah di berbagai sektor. Hasil sensus tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, penguatan investasi, hingga strategi peningkatan daya saing ekonomi daerah.
Namun demikian, persoalan klasik seperti rendahnya keterbukaan sebagian pelaku usaha dalam memberikan data dinilai masih menjadi tantangan serius. Tidak sedikit pelaku usaha yang khawatir data usahanya digunakan untuk kepentingan lain di luar sensus.
Karena itu, Juni meminta seluruh pihak mendukung proses pendataan agar hasil sensus benar-benar mampu menggambarkan kondisi ekonomi Nunukan secara nyata. “Partisipasi aktif pelaku usaha sangat penting. Jangan sampai data yang masuk justru tidak sesuai fakta karena itu akan berdampak pada kebijakan pemerintah ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Nunukan Dr. Iskandar Ahmaddien mengatakan sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Data hasil sensus nantinya akan menjadi salah satu acuan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis, termasuk upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. Meski demikian, Iskandar mengakui keberhasilan sensus sangat bergantung pada kejujuran dan keterbukaan responden saat mengisi kuesioner.
"Kami berharap pelaku usaha memberikan data yang benar dan lengkap. Kalau data yang masuk tidak akurat, maka hasil analisis dan kebijakan yang diambil juga tidak akan maksimal," pungkasnya. (akz/jnr)
