TARAKAN – Polres Tarakan bersama sejumlah instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana di halaman Mapolres Tarakan, Rabu (5/11). Apel kesiapsiagaan tersebut tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi meningkatnya bencana hidrometeorologi.
Apel yang dilaksanakan serentak secara nasional ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan perlengkapan dalam menghadapi potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi, khususnya di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).
Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik menegaskan, pentingnya sinergi seluruh unsur dalam penanganan kebencanaan, mulai dari tahap pencegahan hingga penanganan pascabencana.
“Hari ini kami melaksanakan apel kesiapsiagaan dalam rangka tanggap darurat bencana hidrometeorologi secara serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mengecek kesiapan personel, baik dari sisi sumber daya manusia, jumlah kekuatan secara kuantitas dan kualitas, serta sarana dan prasarana pendukung,” ujar Kapolres.
Selain apel, Polres Tarakan juga akan menindaklanjuti kegiatan ini dengan simulasi penanganan bencana serta rapat koordinasi teknis bersama instansi terkait, sebagaimana amanah Kapolri yang dibacakan saat apel berlangsung.
“Kami juga diminta untuk melaksanakan simulasi bersama instansi terkait dan rapat koordinasi teknis ke depan, agar pola penanganan bencana di lapangan bisa lebih efektif dan terarah,” tambahnya.
Kepala BPBD Kota Tarakan Yonsep yang turut hadir dalam apel tersebut menjelaskan, berdasarkan pemetaan risiko, terdapat delapan potensi bencana di Tarakan. Namun, saat ini pihaknya fokus terhadap tiga jenis bencana yang paling sering terjadi, yaitu banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
“Kalau dari potensinya ada delapan, tetapi yang menjadi atensi kita adalah banjir dan cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem ini juga bisa memicu longsor, jadi tiga itu yang kita fokuskan,” terang Yonsep.
Ia juga menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas sektor, sebagaimana arahan Kapolri, dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, Basarnas, dunia usaha, dan masyarakat. Pendekatan yang disebut kolaborasi pentahilik ini menjadi kunci dalam memperkuat penanganan bencana di tingkat kota.
“Penanganan kebencanaan tidak bisa dilakukan satu instansi saja. Sesuai undang-undang, BPBD memang menjadi koordinator, tetapi seluruh stakeholder berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing,” ujarnya.
Terkait kesiapan sumber daya, Yonsep menilai Kota Tarakan dalam kondisi cukup siap menghadapi potensi bencana. Hal itu karena dukungan yang datang dari berbagai unsur, baik pemerintah, TNI, Polri, maupun sektor swasta.
Ia menambahkan, sistem penanganan kebencanaan di Tarakan telah tersusun dengan baik, mulai dari tahap operasi, pelaksanaan di lapangan, hingga penanganan pascabencana.
“Kalau dilihat dari surplus kebutuhan, saat ini sudah bisa kita maksimalkan atas kolaborasi yang ada. Bila pun ada kekurangan, bisa ditopang dari sektor lain. Misalnya dari unsur TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, hingga Polri—semuanya sudah memiliki kemampuan dasar penyelamatan dan penanganan bencana,” pungkasnya. (zar)
Editor : Azwar Halim