TARAKAN - Adanya usulan penggunaan struk pada transaksi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltara beberapa waktu lalu, menimbulkan tanggapan positif dari masyarakat. Mengingat hal tersebut telah diterapkan di beberapa Kota di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tarakan Adyansyah mengapresiasi usulan tersebut. Diungkapkannya, usulan tersebut cukup efektif lantaran rawannya persoalan pada transaksi BBM.
Menurutnya, Penggunaan struk pada transaksi pembelian BBM merupakan bentuk transparansi kepada konsumen untuk mencegah praktik kecurangan.
"Kalau mencegah potensi persoalan di kemudian hari, Kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat mensuport dorongan Penggunaan struk BBM oleh SPBU yang diusulkan ombudsman. Ini bukan terobosan tapi memang beberapa kota di Indonesia sudah menerapkan ini seperti di Batam, Bandung, Makassar dan lainnya," ujarnya, Minggu (22/6).
"Tentu dorongan ini merupakan bentuk solutif dari Ombudsman mengingat rawannya persoalan pada BBM. Apalagi BBM merupakan kebutuhan dasar yang digunakan semua masyarakat. Ini merupakan bentuk transparansi SPBU Pertamina kepada konsumen,"sambungnya.
Diungkapkannya, pihaknya akan melakukan pembahasan terkait usulan tersebut di Internal fraksi PKS dan melakukan koordinasi kepada Komisi II DPRD Tarakan yang membidangi isu BBM.
Ia menegaskan jika usulan tersebut sangat memungkinkan jika diterapkan apalagi hal tersebut telah digunakan di daerah lain.
"Selanjutnya kami nanti membahas ini di internal fraksi PKS, kalau untuk di Komisi rasanya kurang pas karena kebetulan saya di Komisi I yang tidak fokus pada persoalan ini karena ini fokusnya komisi II. Tapi ini juga menjadi tanggung bersama sehingga kami akan membahasnya di Internal fraksi kemudian berkoordinasi dengan Komisi II yang membidangi isu ini," jelasnya.
"Ini dorongan yang baik saya kira dan ini sangat memungkinkan diterapkan di Kota Tarakan. Tapi tentu kita akan koordinasikan terlebih dahulu untuk menyatukan persepsi untuk mendorong realisasinya. Saya kira ini untuk kebaikan bersama, tentu usulan ini mendapat dukungan masyarakat," urainya.
"Terkait hasil uji lab lalu, secara pribadi saya belum melihat hasilnya karena ini di luar fokus komisi saya juga. Tapi apapun itu tentu kami dari fraksi PKS berharap hasil uji lab tersebut benar-benar dilakukan secara jujur dan menggunakan sampel BBM diambil dari kendaraan masyarakat. Tapi yang paling penting adalah proses uji lab dipaparkan secara secara transparan sehingga ini tidak menimbulkan skeptis di masyarakat," pungkasnya. (zac)
Editor : Azwar Halim