TARAKAN – Pelabuhan Tengkayu I/SDF Tarakan ternyata menyimpan potensi yang cukup besar sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Namun, aset beharga penghasil miliaran bagi Pemkot Tarakan ini, terancam diambil alih pengelolaannya oleh Pemprov Kaltara.
Saat dikonfirmasi hal tersebut, Kepala UPTD Pelabuhan Tengkayu I Rahmat Kartolo, belum mendengar akan hal tersebut. Dirinya hanya menjalankan tugas, untuk bagaimana bisa terus menghasilkan PAD sesuai target yang diberikan Pemkot Tarakan.
Berdasarkan data laporan dari UPTD Pelabuhan Tengkayu I, dalam dua tahun trakhir terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan. Jumlah pendapatan per tahun pun mencapai miliaran rupiah. Hal itu, terjadi sejak pengelolaannya di bawah Dinas Perhubungan Tarakan dari sebelumnya oleh perusahaan daerah (Perusda) pada 2016 lalu, mampu memberikan pendapatan asli daerah yang lumayan besar bagi Pemkot Tarakan.
“Pendapatan 2016 mulai Februari melaksanakan pengelolaan Rp 2 miliar. Dan untuk 2017 itu senilai Rp 3 miliar. Ada kenaikan satu miliar dalam waktu setahun,” ungkap Rahmat Kartolo, saat ditemui di kantornya.
Dijelaskan Rahmat, sapaan akrabnya. Pendapatan itu tak lain bersumber dari berbagai retribusi jasa usaha kepelabuhan yang dikelolahnya. “Kita menarik retribusi mulai saat kendaraan masuk, bongkar muat, biaya bersandar speedboat maupun kapal barang, serta biaya pemakaian bangunan aset Pemkot,” ujarnya.
Lanjutnya, adapun kenaikan pendapatan 2016 dan 2017 menurut Rahmat, bukan karena adanya tambahan item retribusi. Namun, disebabkan semakin padatnya aktivitas di Pelabuhan Tengkayu I. “Aktivitas di pelabuhan ini terus bergeliat. Baik kendaraan yang keluar masuk, jumlah speedboat yang beroperasi hingga aktivitas bongkar muat barang,” katanya.
Namun, dijelaskan Rahmat. Di 2018, ia mengakui ada kebijakan baru yang dikeluarkan Pemkot Tarakan terkait retribusi khusus yang sudah dituangkan dalam peraturan daerah (Perda). “Regulasi ini diperkirakan memberi dampak bagi PAD Tarakan. Kami pun ditargetkan bisa meraup Rp 3,1 miliar di 2018 ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Hamid Amren saat di temui mengakui jika PAD yang dihasilkan dari dermaga Tengkayu I Tarakan, terus mengalami peningkatan yang signifikan seiring bertambahnya aktivitas dan perekonomian di Tarakan.
Namun, jika berbicara soal apakah dermaga ini mampu kembali memproleh PAD yang besar, itu bisa saja. Akan tetapi, target PAD Rp 3,1 miliar itu tentunya akan mengalami beberapa hambatan. Seiring dilakukannya perbaikan dermaga.
“Dalam perbaikan tentunya akan terkendala dari segi pelayanan yang semakin padat, dan orang keluar masuk juga akan kurang nyaman. Berbeda jika pengerjaan itu sudah selesai. Dan untuk kapan selesainya kita juga belum tahu,” kata Hamid.
Lanjutnya, ia pun berharap dalam pengerjaan ini cepat terselesaikan. Karena, meski dermaga Tengkayu I ini berada di Tarakan. Namun, yang paling banyak di layani adalah warga Kaltara.
“Orang Tarakan itu sedikit aja. Kecuali tenaga kerjanya. Sekarang yang kita layani itu kan orang yang mau ke Tanjung Selor, Nunukan, Malinau, dan KTT. Begitu pun juga dengan tamu yang dari luar tujuan di wilayah Kaltara ini,” bebernya.
Adapun saat disinggung apakah sudah mendengar akan adanya peralihan aset Pemkot Tarakan yakni Pelabuhan Tengkayu I ke Provinsi Kaltara. Hamid mengatakan bahwa, untuk pengalihan tentunya menjadi kebijakan pimpinan. Hanya saja, setahunya sudah ada Mou antara Gubernur Kaltara dan Wali Kota Tarakan terkait dengan pengembangan Pelabuhan Tengkayu I.
“Kalau misalnya nanti dermaga ini akan dikelolah oleh Pemprov Kaltara maka itu bagaimana nanti terserah MoU, antara kepala daerah dan gubernur. Maupun dengan DPR. Dan saya pikir itu juga di luar kewenangan saya untuk berbicara lebih jauh,” ucapnya.
Namun yang diharapkan, Pelabuhan Tengkayu ini bisa lebih baik. Dan tentunya juga berharap akan ada tambahan bus nantinya. Mengingat, bus yang ada sudah sangat tua. “Mobil yang bagus saat ini sudah tua, tapi masih jalan. Ibarat orang, sudah termakan usialah,” kata Hamid.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kaltara juga mengincar Pelabuhan speedboat Tengkayu I untuk dikelola karena menyangkut bantuan pengembangan Pelabuhan Tengkayu I yang bersumber dari APBN.
“Kita kan meminta uang dari kementerian. Mereka mau bantu uang, tapi kalau statusnya tidak jelas, ya tidak mau Menteri (Perhubungan). Begitu statusnya ada, anggaran turun,” ujar Taupan Madjid, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kaltara.
Taupan mengaku akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tarakan dalam waktu dekat untuk membicarakan status pelabuhan tersebut. Sebab, meski berencana mengambil alih, pihaknya tetap memikirkan juga kepentingan Pemkot Tarakan.
Taupan mengakui, Pemkot Tarakan sangat bergantung pada pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I untuk meningkatkan PAD. Oleh sebab itu, perlu adanya kesepakatan menyangkut item apa saja yang bisa dikelola Pemkot Tarakan, yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU. (eru/nri)
Editor : Azwar Halim