TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten bersama Polres Tana Tidung mulai serius melakukan penertiban terhadap angkutan sawit yang melebihi dimensi dan tonase.
Pasalnya, aktivitas truk over dimension over loading (ODOL) dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan lain serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, M. Arief Prasetiawan mengatakan, saat ini angkutan sawit dengan muatan berlebih kembali marak ditemukan di lapangan.
“Sekarang kita melihat bersama bahwa angkutan sawit sudah mulai banyak lagi yang melebihi dimensi. Dampaknya tentu keselamatan pengguna jalan lain dan kondisi jalan kita yang memang belum terlalu baik, hancur dan segala macam,” ujarnya, Rabu (20/5).
Menurut Arief, pemerintah sebenarnya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan dan pengusaha angkutan sawit untuk membahas komitmen penggunaan kendaraan sesuai aturan.
Namun, kesepakatan tersebut dinilai masih sering dilanggar di lapangan.
“Kita sudah lama bertemu dengan pihak pengusaha, sebenarnya sudah ada komitmen. Tapi kenyataannya sering dilanggar. Makanya sekarang kami mulai fokus melakukan penertiban,” katanya.
Ia menjelaskan, kewenangan Dinas Perhubungan berada pada pengaturan distribusi dan pengawasan angkutan.
Sementara untuk tindakan penilangan maupun penegakan hukum menjadi kewenangan kepolisian.
Karena itu, Dishub bersama Satlantas Polres Tana Tidung telah melakukan koordinasi untuk meningkatkan pengawasan langsung di lapangan.
“Kami sudah rapat dengan Satlantas dan Pak Kapolres. Kita akan upayakan penindakan langsung di lokasi karena imbauan saja ternyata belum memberi efek jera,” ungkapnya.
Arief menegaskan, pemerintah daerah tetap mendukung investasi dan aktivitas perusahaan sawit.
Namun, menurutnya seluruh pihak juga harus memahami bahwa jalan umum digunakan bersama masyarakat.
“Bukan hanya perusahaan yang menggunakan jalan. Ada masyarakat lain juga yang punya hak menggunakan jalan dengan aman dan nyaman,” tegasnya.
Ia mencontohkan aktivitas angkutan sawit di kawasan Pelabuhan Sebawang yang juga menjadi jalur penting penyeberangan ferry masyarakat.
Karena itu, kendaraan angkutan sawit diminta tetap memenuhi standar dimensi dan tonase agar tidak mengganggu fasilitas umum maupun merusak jalan.
Bahkan, jika pelanggaran terus terjadi, pemerintah daerah bersama kepolisian membuka kemungkinan penutupan sementara aktivitas bongkar muat sawit di pelabuhan.
“Kalau memang masih membandel dan tetap melanggar, ada potensi pelabuhan ditutup untuk aktivitas sawit. Ini bukan untuk menghambat investasi, tapi karena mereka (Polres) juga punya aturan yang harus dipatuhi,” tegasnya.
Menurut Arief, kebijakan penutupan sementara sebenarnya pernah dilakukan sebelumnya selama sekitar satu pekan.
Saat itu, muncul berbagai reaksi dari pelaku usaha yang menilai langkah tersebut menghambat investasi dan aktivitas ekonomi.
Namun demikian, ia menilai langkah tegas perlu dilakukan demi keselamatan bersama.
“Kalau mereka mengikuti ketentuan sebenarnya tidak ada masalah. Yang sering terjadi, saat ada pengawasan mereka patuh, tapi setelah itu kembali melanggar,” katanya.
Ia juga mengingatkan risiko kecelakaan akibat kendaraan ODOL cukup besar, termasuk kejadian truk terguling yang beberapa kali terjadi.
“Pemerintah ini ingin menjaga semuanya. Menjaga masyarakat, menjaga jalan, sekaligus menjaga para sopir dan pekerja juga supaya selamat,” pungkasnya.(*)
Editor : Sopian Hadi