TIDENG PALE – Program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tana Tidung terus berjalan.
Hingga saat ini, dua gerai koperasi dilaporkan telah rampung 100 persen dan segera dioperasikan setelah seluruh perlengkapan pendukung tiba, mulai dari kendaraan operasional hingga pengisian barang di dalam gerai.
Dua gerai tersebut berada di Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap dan Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir.
Sementara 16 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan dengan realisasi bervariasi.
Realisasi fisik mulai 63 persen di Desa Sebidai, dengan progres terkecil di Sepala Dalung dengan capaian 1,63 persen karena baru memulai pembangunan.
Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Disperindagkop Tana Tidung, Libernatia Suinna Melati, mengatakan operasional koperasi desa tidak hanya berupa bangunan fisik, tetapi juga dilengkapi sarana pendukung yang disiapkan.
“Diserahterimakan setelah semuanya lengkap. Ada mobilnya, perlengkapan gerai termasuk bahan-bahan, barang-barangnya, semua lengkap dulu,” ujarnya, Selasa (19/5).
Ia menjelaskan, setiap koperasi nantinya akan mendapatkan sejumlah kendaraan operasional, di antaranya satu unit mobil truk, kendaraan roda tiga, serta perlengkapan penunjang lainnya.
“Ada tiga kendaraan yang mereka dapat. Ada mobil truk satu, roda tiga satu, dan L-300 kalau tidak salah,” katanya.
Menurut wanita yang akrab disapa Betty, seluruh fasilitas tersebut merupakan bagian dari skema bantuan dan pembiayaan yang sebelumnya telah dialokasikan pemerintah pusat melalui program pinjaman untuk koperasi desa.
Ia menjelaskan, setiap koperasi memperoleh plafon pinjaman maksimal sebesar Rp3 miliar yang digunakan untuk pembangunan gerai, pengadaan kendaraan operasional, hingga pengisian barang dagangan di dalam koperasi.
“Jadi satu koperasi maksimal Rp3 miliar. Itu untuk gedung, mobil, sampai isi gerainya,” jelasnya.
Skema pembiayaan tersebut nantinya akan dikembalikan melalui mekanisme dana desa (DD).
Namun, ia menegaskan dana itu bukan hibah murni melainkan sistem pinjaman yang telah diatur pemerintah pusat.
“Pembayarannya nanti melalui dana desa. Jadi skemanya memang seperti itu dari pusat, dipotongnya lewat dana desa," ungkapnya.
Ia menyebut konsep gerai koperasi desa nantinya dibuat seragam, baik dari sisi bangunan maupun jenis barang yang dijual.
Meski demikian, desa tetap diberi kewenangan menyesuaikan kebutuhan utama masyarakat di wilayah masing-masing.
“Intinya tetap dikembalikan ke kebutuhan desa. Misalnya desa tertentu lebih membutuhkan sembako, sementara desa yang banyak perkebunan sawit mungkin lebih fokus ke pupuk,” terangnya.
Selain sembako dan pupuk, koperasi desa nantinya juga direncanakan menyediakan LPG dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat lainnya.(*)