TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) menunjukkan komitmen dalam mendukung program pendidikan nasional dengan mengajukan usulan pendirian Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial (Kemensos).
Program ini merupakan inisiatif Presiden RI yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada Kemensos untuk menjangkau anak kurang mampu dan putus sekolah.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab KTT telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Sosial dengan nomor B007.2.2-59-BUP-2025 tertanggal 26 Maret 2025.
“Secara prinsip, kita sangat mendukung usulan pembentukan Sekolah Rakyat. Surat dukungan sudah kami sampaikan,” ujar Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tana Tidung, Armansyah.
Saat ini, usulan masih berada pada tahap awal. Langkah berikutnya yang akan diambil Pemkab adalah melakukan rapat koordinasi lintas OPD, khususnya dengan Dinas Pendidikan.
Rapat ini bertujuan untuk merumuskan langkah teknis dan menyusun proposal lengkap yang akan diajukan ke pemerintah pusat.
Dalam penyusunan konsep Sekolah Rakyat di KTT, terdapat dua skenario utama yang dipertimbangkan. Pertama, pembangunan sekolah dari nol dengan menyediakan lahan minimal 5 hingga 10 hektare.
Pasalnya, konsep Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school), yang berarti semua siswa akan tinggal di asrama dan mendapat fasilitas penuh dari pemerintah. Namun, rencana ini terkendala keterbatasan lahan di wilayah KTT.
“Kalau membuka dari awal, kita perlu lahan yang cukup luas. Itu cukup sulit kita penuhi. Jadi, kemungkinan besar kita akan pilih opsi kedua, yaitu revitalisasi aset bangunan yang sudah ada, seperti bekas asrama milik pemerintah daerah,” lanjutnya.
Opsi revitalisasi dinilai lebih realistis karena memanfaatkan gedung-gedung lama yang masih layak digunakan. Nantinya, pembiayaan operasional sekolah akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sementara Pemkab KTT fokus pada penyediaan fasilitas pendukung seperti bangunan dan sarana dasar.
Soal anggaran, besaran biaya belum dapat dipastikan. Pemkab akan mencantumkan jumlah siswa dalam proposal sebagai dasar perhitungan kebutuhan anggaran yang akan dihitung oleh Kemensos.
“Kita belum tahu pasti berapa biayanya. Tapi karena ini boarding school, tentu anggarannya tidak kecil. Apalagi kalau harus menyediakan lahan 5–10 hektare. Itu sebabnya revitalisasi menjadi opsi paling masuk akal untuk saat ini,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat ini memang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, maupun mereka yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena berbagai faktor.
Namun, untuk data anak putus sekolah, Pemkab akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan data lebih lengkap.
Pemkab KTT juga telah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki fasilitas langsung untuk menjalankan program ini secara penuh, sehingga tetap akan melibatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kemensos.
Tahun ini Sekolah Rakyat akan didirikan di 200 titik.Namun Tana Tidung tidak termasuk dalam daftar program tersebut.
"Diharapkan jika proposal kita disetujui kita masuk daftar tunggu untuk program 2026. Karena sekolah rakyat ini kan dicanangkan untuk 2025 dan 2026," tutupnya.(ana)
Editor : Azwar Halim