USUL DPRD dan Pemprov Kaltim agar Jembatan Mahakam ditutup sementara dinilai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) tak perlu.
Meski terjadi kerusakan pelindung pilar jembatan atau fender imbas tertabrak tongkat bermuatan kayu pada 16 Februari lalu, jembatan yang menjadi ikon Samarinda itu diyakini masih sangat aman untuk dilintasi.
Dari hasil pemeriksaan BBPJN, memang terjadi pergeseran sambungan siar muai atau expansion joint. Angka pergeseran sangat kecil. Hanya sekitar 9 milimeter. Beda tinggi lantai jembatan juga tak ada perubahan sehingga masih aman untuk dilewati kendaraan.
Namun, bagi M Husni Fahruddin, penilaian itu tak bisa begitu saja membuyarkan kekhawatiran. Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltim ini, mengalihan sementara arus lalu lintas di Jembatan Mahakam sebaiknya tetap ditempuh sembari menunggu fender kembali terpasang.
“Kita pernah mengalami kejadian jembatan runtuh di Kukar (Kutai Kartanegara). Jangan sampai terjadi lagi,” sebutnya, Kamis, 20 Februari 2025.
Ambruknya Jembatan Kukar pada 2011 silam masih lekang dalam ingatan. Waktu itu, perbaikan dilakukan tanpa menutup sementara arus lalu lintas. Saat diperiksa, dinyatakan aman, namun akhirnya roboh.
Padahal, kata legislator yang mewakili Kukar di DPRD provinsi ini, banyak pihak yang mengingatkan soal keregangan atau adanya pelebaran jalan jembatan di setiap segmen jembatan.
Tapi perbaikan dengan skema tetap membiarkan kendaraan berlalu lalang dengan satu lajur justru berujung musibah. Karena itu, kata pria yang akrab disapa Ayub ini, pemerintah tak boleh lengah.
Fender harus benar-benar terpasang, baru membuka kembali arus lalu lintas yang ada. Ini berlaku tak hanya untuk kendaraan yang melintasi jembatan. Tapi juga untuk kapal-kapal yang berlalu-lalang di bawah Jembatan Mahakam.
Politikus Golkar ini merasa heran dengan sikap BBPJN yang hanya melihat dari sisi teknis, menghitung derajat kemiringan atau pergeseran lantai sambungan siar muai. Namun melupakan Jembatan Mahakam bukan baru sekali tertabrak. Sudah ada kasus serupa terjadi sebelumnya.
Tanpa fender serta adanya pergeseran sambungan siar muai sekitar 9 milimeter tersebut, akankah BBPJN siap bertanggung jawab jika nanti malah berakhir bencana.
“Kalau yakin aman, kepala BBPJN siap bertanggung jawab tidak. Kalau iya, DPRD Kaltim siap meminta pernyataan tertulis soal itu,” tukasnya.
Saat rapat dengar pendapat di Jakarta pada 19 Februari 2025. Ayub mengaku, juga mempertanyakan tanggung jawab KSOP serta Pelindo dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi mereka.
Sementara pemilik kapal tongkang yang turut diundang, tak hadir dalam pertemuan itu.
“Bagaimana kerja kapal pandu, sampai bisa terjadi yang seperti itu. Ini bukan yang pertama kali loh,” sebutnya.
Keamanan jembatan tak bisa ditawar, DPRD Kaltim pun mendesak agar jembatan tetap ditutup sementara hingga ada jaminan tak lagi ada kejadian serupa nantinya. Jika perlu, pemerintah harus menggugat pihak-pihak yang lalai.
“Keselamatan nyawa manusia tidak bisa mengikuti hitungan milimeter. Jangan sampai masuk ke jurang yang sama,” tegas Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kaltim ini mengakhiri. (kpg/jnr)
Editor : Azwar Halim