NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Itu dibuktikan melalui partisipasi aktif pada Sidang ke-28 Kelompok Kerja Bersama (KK/JKK) Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara-Sabah 2026 yang berlangsung di Kota Tarakan.
Delegasi Pemkab Nunukan merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan wilayah perbatasan yang selama ini menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepala BPPD Nunukan, Robby Nahak Serang mengatakan, forum Sosek Malindo bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan menjadi ruang diplomasi teknis yang sangat penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan riil masyarakat perbatasan kepada Pemerintah Pusat maupun mitra di Malaysia.
“Bupati Nunukan H. Irwan Sabri secara khusus menitipkan kepentingan masyarakat Nunukan dapat tersampaikan. Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik wilayah yang unik dengan tantangan geografis yang cukup kompleks. Karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan harus dibahas secara bersama agar menghasilkan solusi yang konkret dan berkelanjutan," ucap Robby Nahan Serang, Senin (27/7).
Dijelaskan, Nunukan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia. Dan Forum Sosek Malindo menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah kedua negara untuk membahas berbagai isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat perbatasan.
Seperti, pembangunan infrastruktur, konektivitas transportasi, peningkatan pelayanan publik, perdagangan lintas batas, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sehingga, sejumlah isu prioritas yang terus menjadi perhatian Pemkab Nunukan dalam forum Sosek Malindo. Salah satunya adalah peningkatan konektivitas kawasan perbatasan yang menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sebab, konektivitas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan dan sarana transportasi, tetapi juga mencakup kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, serta distribusi logistik hingga ke wilayah-wilayah terpencil di perbatasan.
"Karena wilayah perbatasan memerlukan perhatian yang lebih besar karena tantangan geografisnya berbeda dengan daerah lain. Infrastruktur yang memadai akan membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan dasar, sekaligus memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan," bebernya.
Ia menegaskan, penguatan ekonomi masyarakat perbatasan menjadi isu yang tidak kalah penting. Dengan hubungan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia dengan Malaysia telah berlangsung sejak lama sehingga perlu didukung melalui mekanisme kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
Untuk itu, Pemkab Nunukan juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah di kawasan perbatasan. Karena itu, ia menilai pembangunan perbatasan saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi telah berkembang menjadi pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat.
“Paradigma pembangunan perbatasan terus berubah. Kawasan perbatasan harus menjadi beranda depan Indonesia yang maju, produktif, dan memiliki daya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPP, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah Malaysia,” tegasnya.
Ia berharap hasil Sidang ke-28 KK/JKK Sosek Malindo tidak hanya menghasilkan rekomendasi administratif, tetapi mampu melahirkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan melalui program pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Nunukan.
"Harapan kami, setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara kolaboratif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang berada di garis depan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutupnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT