NUNUKAN - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan terus dilakukan. Hal itu ditunjukkan melalui rapat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dipimipin langsung Wakil Bupati, Hermanus.
Wakil Bupati, Hermanus mengatakan, berbagai program intervensi telah dijalankan Pemkab Nunukan guna menekan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Itu berdasarkan sejumlah indikator yang menunjukkan tren positif.
Seperti, angka kemiskinan yang berhasil ditekan menjadi 5,27 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 69,87, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 2,61 persen.
"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," ucap Hermanus.
Dijelaskan, berbagai program percepatan pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Diantaranya, perlindungan sosial, pemberian BPJS bagi pekerja rentan, pelayanan kesehatan gratis. Kemudian, program seragam sekolah gratis, pemberian beasiswa, bedah rumah, bantuan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha.
Dan Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 259,7 miliar untuk penanganan kemiskinan. Serta Rp 258,8 miliar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. "Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan 17 Arah Baru Perubahan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur dasar," tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan menegaskan, perkembangan implementasi SAKIP Nunukan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
Menurutnya, evaluasi SAKIP menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja agar selaras dengan target pembangunan daerah.
"SAKIP bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, komitmen seluruh perangkat daerah menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT