NUNUKAN - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat melaksanakan Pengukuran dan Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Long Nawang, Kabupaten Malinau. Kegiatan ini merupakan upaya strategis dari upaya BNPP RI untuk memperkuat perencanaan pembangunan kawasan perbatasan berbasis kondisi riil di lapangan.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw mengatakan, pengukuran dan pemutakhiran IPKP bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan strategis di kawasan perbatasan sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi program lintas Kementerian/Lembaga.
“Kegiatan ini tidak hanya mengeidentifikasi tantangan, tetapi juga mendorong sinergi antar pemangku kepentingan agar pengelolaan potensi kawasan perbatasan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan sesuai kondisi nyata di lapangan,” ujar Brigjen TNI Topri.
Sementara, Perencana Ahli Muda pada Keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Dedy Yulianto, mengungkapkan PPKP Long Nawang yang mencakup Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan. PPKP di dua kecamatan ini memiliki dua indikator utama yakni lintas batas yang menjadi fokus perhatian seperti Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina (CIQ), serta pertahanan dan keamanan.
Dan berdasarkan hasil pengukuran, kawasan ini telah memiliki PLBN Long Nawang beserta sejumlah fasilitas pendukung. Namun, layanan CIQ terpadu belum berjalan optimal karena masih menunggu kesiapan pos lintas batas dan infrastruktur yang sepadan dari pihak Malaysia.
Kemudian, dari aspek pertahanan dan keamanan, Dedy menjelaskan bahwa satuan Polsek, Koramil, dan Pamtas pada prinsipnya telah tersedia. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti.
Beberapa pos pengamanan dinilai kurang layak, seperti Pos Pamtas di wilayah Long Betaoh yang terpisah sungai dari area pengawasan, serta keterbatasan kendaraan operasional roda empat untuk mendukung patroli keamanan. “Kondisi ini perlu segera ditangani agar pengawasan wilayah perbatasan dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Pada sektor transportasi, keterbatasan infrastruktur jalan menjadi kendala utama bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Jalan penghubung antarwilayah di PPKP Long Nawang masih didominasi jalan tanah. Sehingga masyarakat harus bergantung pada kendaraan roda empat berpenggerak ganda (4WD) dengan biaya sewa yang relatif tinggi.
Terkait transportasi udara, tersedia melalui rute Malinau–Long Apung, Tarakan–Long Apung, dan Samarinda–Long Apung. Namun kapasitas angkutnya terbatas dan operasionalnya sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Dari sisi perekonomian, belum tersedianya pasar rakyat di dua kecamatan tersebut membuat masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui toko desa atau memanfaatkan hasil perkebunan sendiri.
Padahal, kawasan ini memiliki potensi komoditas pertanian dan kehutanan, seperti padi ladang, nanas, kakao, madu, serta kayu hutan, yang berpeluang dikembangkan melalui industri pengolahan. “Produksi masih berskala kecil dan dikelola secara mandiri karena keterbatasan akses pemasaran,” jelas Dedy.
Selain itu, potensi pariwisata alam dan budaya dinilai cukup menjanjikan, namun belum dapat berkembang akibat minimnya fasilitas penunjang. Pada sektor pelayanan dasar, bangunan pelayanan pemerintahan di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Selatan telah tersedia, tetapi belum dilengkapi dengan balai pertemuan umum.
Dedy juga mengatakan, bahwa pada sektor pendidikan dan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, tenaga pengajar, hingga tenaga medis.
Bahkan, Rumah Sakit Tipe D di Kayan Selatan belum dapat beroperasi secara optimal karena kekurangan sumber daya manusia dan ketersediaan obat-obatan. Sehingga masyarakat kerap harus dirujuk ke Samarinda atau Tarakan menggunakan transportasi udara.
"Sebagai tindak lanjut, BNPP RI merekomendasikan percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan penghubung, termasuk jalur Mahakam Ulu–Long Nawang, serta penyediaan infrastruktur pendukung lainnya seperti jembatan, telekomunikasi, dan listrik yang merata," tambahnya.
Di samping itu, penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan dorongan hilirisasi komoditas unggulan melalui dukungan teknologi, pembiayaan, dan kemitraan juga dinilai penting untuk mempercepat pembangunan kawasan.
"Secara keseluruhan, kawasan PPKP Long Nawang memiliki posisi strategis sebagai calon pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan, kawasan ini diharapkan mampu berkembang lebih maju dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan Kalimantan Utara," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT