NUNUKAN - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Senin (30/3). Melalui Musrembang RKPD ini diharapkan aspirasi masyarakat selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri meengatakan, Musrenbang RKPD yang dilaksanakan merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ini sesuai dengan amanat undang-undang dalam regulasi.
Sebab, forum ini juga menjadi wadah sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam menentukan skala prioritas pembangunan. “Melalui forum ini kita memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah selaras dengan visi misi terutama 17 arah perubahan yang menjadi program prioritas kepala daerah, provinsi, nasional dan yang terpenting kebutuhan masyarakat,” ucap H. Irwan Sabri.
Dijelaskan, Musrenbang RKPD kali ini mengusung tema 'Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif'. Hal ini menjadi bagian dari pelaksanaan tahun ketiga RPJMD 2025–2029.
Sehingga, untuk mewujudkan tema tersebut, pemerintah daerah menetapkan enam fokus pembangunan. Pertama, peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Kedua, pembangunan infrastruktur ekonomi strategis. Ketiga, penguatan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
"Keempat, optimalisasi tata kelola pemerintahan. Kelima, peningkatan perlindungan sosial dan budaya, Ke-enam, penguatan daya saing generasi muda," sebutnya.
Lanjutnya, berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa hingga kecamatan, tercatat sebanyak 3.824 usulan yang masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dari jumlah tersebut, 661 usulan dibahas pada musrenbang kewilayahan. Dan 1.803 usulan merupakan pokok-pokok pikiran DPRD.
Namun demikian, ia mengakui tidak semua usulan dapat diakomodasi dalam APBD Tahun 2027 karena keterbatasan anggaran. Karena itu, perangkat daerah diminta memprioritaskan program yang sesuai dengan tema pembangunan serta mencari alternatif pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Usulan yang belum dapat dibiayai APBD diharapkan dapat diusulkan melalui sumber pendanaan lain, agar pembangunan di Nunukan tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT