NUNUKAN - Perombakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dilakukan Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri. Proses pelantikan berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Senin (10/11/) Siang.
Total ada 17 orang eselon II yang bergeser berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 675 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri dari Jabatan Tinggi Pratama.
Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan pelantikan pejabat tinggi pratama merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Dan hal ini harus dimaknai sebagai penyegaran, regenerasi dan penataan kelembagaan.
Tujuannya, agar roda pemerintahan daerah berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian, pengisian jabatan ini telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, integritas, rekam jejak dan hasil evaluasi kinerja.
"Jabatan yang diemban merupakan amanah dan kepercayaan, bukan hadiah. Karena itu, para pejabat diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan dan dedikasi tinggi untuk kepentingan masyarakat Nunukan," ucap H. Irwan Sabri.
Lanjutnya, Nunukan yang merupakan daerah perbatasan merupakan posisi strategis sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat yang beragam, menuntut aparatur untuk bekerja lebih keras, berpikir inovatif dan bertindak cepat dalam memberikan pelayanan kepada publik.
“Pejabat Eselon II harus menjadi penggerak perubahan, bukan sekadar pelaksana rutinitas. Jadilah motor birokrasi yang menghadirkan pemerintahan bersih, melayani, dan berprestasi. Bangun budaya kerja yang produktif, inovatif dan kolaboratif,” pesannya.
Kemudian, ia juga menyampaikan lima program prioritas Pemkab Nunukan. Diantaranya, peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Kemudian, percepatan pembangunan wilayah perbatasan, baik dari sisi infrastruktur maupun ekonomi masyarakat.
Transformasi digital pemerintahan menuju sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien. Serta penguatan ketahanan pangan, energi, dan lingkungan hidup demi kesejahteraan berkelanjutan dan terakhir peningkatan integritas dan disiplin kerja di seluruh lini birokrasi.
Untuk itu, ia mengingatkan agar para pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal, memahami visi-misi kepala daerahndan menyusun langkah strategis agar program kerja dapat terlaksana dengan efektif.
“Jangan bekerja sendiri-sendiri. Kekuatan pemerintah daerah terletak pada sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah. Jaga netralitas ASN dan jadilah pemimpin yang melayani, bukan yang minta dilayani,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pejabat yang dilantik antara lain Abdul Halid sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Nunukan. H. Abdul Munir sebagai Kepala Dinas Perhubungan Nunukan. Alimuddin, sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Arif Budiman sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. H. Asmar sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Drs Safarudin sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Selanjutnya, Fitria Irnawati sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan, Juni Mardiansah sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Kaharudin sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Dan Masniadi sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Muhammad Amin sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Muhtar sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.
Serta, Robby Nahak Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, Sabri sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah. Sirajuddin sebagai Asisten Administrasi Umum. Suhadi sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan H. Surai sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. (akz)
Editor : Azwar Halim