MALINAU - Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap aman hingga tahun 2026.
Kepastian ini disampaikan Sekretaris Daerah Malinau, Ernes Silvanus merespons kekhawatiran terkait potensi penurunan APBD yang dapat berdampak pada kesejahteraan ASN dan perputaran ekonomi daerah.
Ernes menjelaskan bahwa Pemkab telah melakukan perhitungan dan simulasi untuk menjaga kestabilan fiskal tanpa mengambil langkah pemotongan TPP, meski cara tersebut merupakan opsi paling mudah ketika pendapatan daerah menurun.
“Kalau ambil gampang itu sebenarnya potong saja TPP kalau turunnya APBD. Tapi dampaknya ini meluas, karena yang merasakan bukan hanya ASN tetapi juga keluarga mereka dan ini juga kan mempengaruhi belanja masyarakat di pasar atau dimanapun,” ujarnya kepada Radar Tarakan, Jumat (21/11).
Untuk menjaga agar TPP tidak terdampak, pemerintah memilih melakukan efisiensi di sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak mengganggu pelaksanaan tugas perangkat daerah.
“Caranya ada beberapa efisiensi, baik itu belanja ATK, makan minum, biaya rapat, mungkin perjalanan dinas. Ini lebih efektif menurut saya, tapi tidak mengganggu ritme tugas-tugas kita ya,” jelasnya.
Ernes menambahkan bahwa setiap penurunan pendapatan selalu ditindaklanjuti dengan perhitungan dan simulasi skema fiskal yang matang guna menekan dampak terhadap ASN maupun masyarakat.
Ketika ditanya hingga kapan kebijakan pengamanan TPP dapat dipertahankan, Ernes menjelaskan tetap adanya perhitungan setiap tahun dengan skema yang sama.
“Kalau yang jelas tahun 2026 kita amankan dulu. Nanti 2027 kita lihat pendapatan Malinau dari APBN, apakah tetap, naik, atau turun lagi. Turunnya berapa persen, itu yang harus kita perhitungkan lagi,” katanya.
Dengan langkah efisiensi ini, Pemkab Malinau berharap dapat menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan kesejahteraan ASN tetap terjamin di tengah dinamika perubahan pendapatan daerah. (*/dip)
Editor : Azwar Halim