MALINAU – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melaksanakan kegiatan konfirmasi dan koordinasi terkait wilayah perbatasan di Malinau.
Kegiatan ini membahas pengelolaan dan pemanfaatan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang, salah satu proyek strategis nasional di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
Wakil Bupati Malinau, Jakaria mengatakan, pembangunan PLBN Long Nawang telah selesai, namun pemanfaatannya belum maksimal.
“PLBN ini sudah dibangun, namun belum maksimal dalam pemanfaatannya. BNPP Pusat hadir untuk melakukan sosialisasi dan mengumpulkan data-data terkait pengelolaan PLBN,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah instansi lintas sektor, di antaranya Bea Cukai Tarakan, Kantor Karantina Tarakan, Dishub Malinau, dan BNPB Pusat.
Menurut Jakaria, kehadiran berbagai pihak tersebut penting untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung operasional PLBN.
“Ini hari cukup lengkap, ada dari Bea Cukai, Karantina, dan BNPB. Mereka akan memberikan penjelasan dan masukan terkait fungsi PLBN serta kebutuhan personel di sisi Indonesia maupun Malaysia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jakaria menyampaikan bahwa kesiapan operasional dari pihak Indonesia sudah cukup matang. Namun, pihak Malaysia hingga kini belum memberikan sinyal kesiapan.
“Informasi yang kami terima, Indonesia sudah siap, tapi Malaysia belum memberikan sinyal kesiapan. Ini akan terus dikomunikasikan oleh pemerintah pusat melalui BNPP dan Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.
Jakaria juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mendukung penuh langkah pemerintah pusat agar PLBN Long Nawang dapat segera berfungsi optimal.
“Kami melalui Badan Perbatasan Daerah terus berkoordinasi dengan BNPP Pusat agar pemanfaatan PLBN ini bisa segera maksimal,” katanya.
Selain sebagai pos perlintasan resmi, PLBN Long Nawang juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat perbatasan.
“Harapan utama kami, keberadaan PLBN ini bisa menyetarakan masyarakat di perbatasan dengan Malaysia. Kesenjangan ekonomi, sosial, dan budaya masih cukup signifikan. Negara harus hadir di perbatasan untuk membangun masyarakat yang menjadi beranda depan bangsa,” tutup Jakaria. (*dip)
Editor : Azwar Halim