TANJUNG SELOR - Upaya membuka konektivitas darat menuju kawasan perbatasan terus dikebut. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara saat ini tengah memproses lelang pembangunan dua jembatan strategis di ruas Malinau-Krayan yang selama ini menjadi titik utama terputusnya akses transportasi saat musim hujan.
Kepala BPJN Kaltara, Tribakti Mulianto mengatakan, dua jembatan yang dimaksud adalah Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang. Kedua infrastruktur tersebut dinilai menjadi kunci agar jalur Malinau-Krayan dapat tersambung secara fungsional.
“Dua jembatan ini yang selama ini menyebabkan akses terputus ketika hujan deras. Saat debit sungai naik, kendaraan tidak bisa melintas sehingga jalurnya terputus. Kalau kedua jembatan ini sudah terbangun, sebenarnya jalan sudah tersambung,” kata Tribakti kepada Radar Kaltara, Jumat (5/6).
Ia menjelaskan, saat ini pembangunan kedua jembatan tersebut masih berada dalam tahap lelang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 55 miliar untuk merealisasikan proyek yang menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur perbatasan tersebut.
“Prosesnya masih lelang. Jika kontrak dapat ditandatangani dalam waktu dekat, kami menargetkan pembangunan kedua jembatan selesai pada 2027,” katanya.
Meski demikian, Tribakti mengakui pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak semudah di daerah lain. Kondisi medan yang berat dan keterbatasan akses menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan pekerjaan. Menurutnya, proses mobilisasi material konstruksi harus dilakukan secara bertahap karena kendaraan besar tidak dapat menjangkau seluruh lokasi proyek. Bahkan material rangka jembatan harus dipindahkan berkali-kali sebelum sampai ke titik pembangunan.
“Material harus diangkut dari Malinau secara bertahap. Di satu titik diturunkan, kemudian dipindahkan ke kendaraan lain, lalu dipindahkan lagi di titik berikutnya. Sistemnya saling jemput karena akses jalan belum memungkinkan dilalui kendaraan besar secara langsung,” jelasnya.
Selain pembangunan jembatan, BPJN juga menghadapi tantangan besar dalam menuntaskan seluruh ruas Malinau–Krayan hingga benar-benar terhubung dengan kawasan perbatasan. Untuk menyelesaikan akses sepanjang sekitar 202 kilometer (km) tersebut, dibutuhkan anggaran yang sangat besar.
“Perkiraan kebutuhan anggaran untuk menuntaskan seluruh ruas Malinau-Krayan mencapai sekitar Rp 5 triliun. Kalau ingin diselesaikan dalam lima tahun, berarti rata-rata membutuhkan sekitar Rp 1 triliun per tahun,” ungkapnya.
Di tengah keterbatasan anggaran pembangunan, pemerintah tetap berupaya menjaga agar akses yang telah terbuka dapat terus digunakan masyarakat. Salah satunya melalui program pemeliharaan rutin jalan yang dialokasikan sekitar Rp 2 miliar per paket untuk ruas sepanjang 40 km.
“Anggaran pemeliharaan ini sifatnya menjaga agar jalan tetap fungsional dan bisa dilalui masyarakat, terutama saat cuaca ekstrem yang sering menyebabkan kerusakan maupun longsor,” terangnya.
Tribakti berharap pemda, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan akses menuju Krayan. Dukungan tersebut dinilai penting, baik dalam aspek perizinan maupun menciptakan situasi yang kondusif selama proyek berlangsung.
“Kami juga berharap ada dukungan moral dan suara bersama agar pemerintah pusat terus memberikan perhatian terhadap pembangunan kawasan perbatasan, khususnya ruas Malinau-Krayan,” ujarnya.
Menurutnya, terbukanya akses darat yang memadai akan membawa dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara, khususnya wilayah perbatasan. Mobilitas masyarakat dan distribusi barang diperkirakan meningkat signifikan setelah jalur tersebut tersambung secara penuh.
“Kalau jalan Malinau-Krayan sudah tembus dan kondisinya baik, perjalanan sejauh 202 kilometer bisa ditempuh sekitar empat jam. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi perbatasan, memperkuat perdagangan komoditas unggulan seperti kerbau, beras, dan garam, serta memaksimalkan fungsi Pos Lintas Batas Negara yang sudah disiapkan pemerintah,” pungkasnya. (jai/lim)