TANJUNG SELOR - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara menyatakan sedikitnya Rp 5 triliun diperlukan untuk menuntaskan pembangunan ruas jalan Malinau-Krayan sepanjang 202 kilometer (km) yang menjadi salah satu akses strategis menuju kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Kepala BPJN Kaltara, Tribakti Mulianto mengatakan, ruas Malinau-Krayan merupakan bagian dari koridor perbatasan I yang berfungsi menghubungkan wilayah pedalaman dengan kawasan perbatasan negara. Ruas tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah terluar.
“Untuk menyelesaikan ruas Malinau–Krayan sepanjang 202 kilometer dibutuhkan anggaran sekitar Rp 5 triliun. Ini merupakan pekerjaan besar karena kondisi medan dan tantangan geografis yang cukup berat,” kata Tribakti kepada Radar Kaltara, Kamis (4/6).
Ia menjelaskan, jaringan jalan perbatasan di Kaltara terbagi dalam empat koridor utama. Koridor pertama menghubungkan Malinau hingga Krayan, koridor kedua menghubungkan Mensalong menuju Tau Lumbis, koridor ketiga menghubungkan Long Nawang menuju kawasan perbatasan Long Nawang serta koridor jalan paralel perbatasan yang membentang dari Kaltim hingga Malinau.
“Kalau koridor paralel perbatasan total panjangnya sekitar 920 kilometer, sedangkan ruas yang benar-benar mengikuti garis perbatasan mencapai sekitar 666 kilometer,” ujarnya.
Menurutnya, dari total panjang ruas Malinau-Krayan yang mencapai 202 km, saat ini baru sekitar 37 km yang telah beraspal. Dari jumlah tersebut, 26 km merupakan jalan nasional yang telah menjadi aset Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), sedangkan 11 km lainnya masuk dalam jaringan Rencana Umum Jalan Nasional (RUJN).
“Artinya masih banyak ruas yang memerlukan peningkatan agar konektivitas menuju Krayan bisa terwujud secara optimal,” jelasnya.
Sebagai bentuk percepatan pembangunan, BPJN telah mengontrak dua paket pekerjaan pada akhir 2025, yakni Paket Malinau-Semamu I dan Paket Malinau-Semamu II dengan nilai total sekitar Rp 220 miliar. Kedua proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2027.
“Melalui paket ini akan ada tambahan sekitar 14 kilometer jalan beraspal, termasuk pembangunan drainase, perkerasan badan jalan dan sejumlah jembatan,” ungkapny.
Apabila proyek berjalan sesuai jadwal, panjang jalan beraspal di ruas Malinau-Krayan akan bertambah menjadi sekitar 51 km. Selain itu, terdapat sekitar 15 km badan jalan yang telah terbentuk dan siap ditingkatkan apabila memperoleh dukungan program lanjutan dari pemerintah pusat. Namun, pembangunan ruas tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya berada pada segmen jalan yang masuk dalam kawasan rencana genangan proyek PLTA Mentarang Induk milik PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN).
“Ada segmen yang berada di area rencana genangan bendungan. Untuk ruas itu pengembangannya sementara ditunda sambil menunggu kepastian pembangunan PLTA,” terangnya.
Di luar segmen tersebut, masih terdapat sejumlah ruas yang telah dibuka badan jalannya namun belum memperoleh program peningkatan. Bahkan ruas dari Binuang menuju Krayan hingga kini belum pernah mendapatkan pekerjaan pembentukan badan jalan.
Untuk memastikan akses masyarakat tetap dapat digunakan, BPJN mengalokasikan program pemeliharaan rutin pada beberapa segmen jalan. Program tersebut meliputi penanganan longsor, pembukaan akses yang terputus serta perbaikan darurat akibat kerusakan jalan.
“Anggaran ini sifatnya menjaga agar jalan tetap bisa dilalui masyarakat. Bukan untuk peningkatan signifikan, tetapi memastikan akses tidak terputus,” tegasnya.
Tahun ini, sambung Tribakti, paket pemeliharaan ruas Malinau–Semamu sepanjang 46 km mendapat alokasi sekitar Rp 2,2 miliar. Kemudian ruas Semamu-Long Bawan sepanjang 40 km memperoleh anggaran sekitar Rp 2 miliar, sedangkan paket lainnya sepanjang 43 km mendapat dukungan sekitar Rp 2,1 miliar.
Tribakti mengakui kondisi cuaca dan medan menjadi tantangan utama dalam pembangunan maupun pemeliharaan jalan perbatasan. Ketika terjadi longsor atau kerusakan jalan, alat berat membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai lokasi akibat keterbatasan akses dan tingginya biaya mobilisasi.
“Mobilisasi alat dan material menjadi tantangan tersendiri. Lokasinya jauh dan aksesnya masih terbatas sehingga membutuhkan biaya yang besar,” katanya.
Selain peningkatan jalan, BPJN juga memprioritaskan pembangunan dua jembatan strategis, yakni Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang. Kedua jembatan tersebut dinilai menjadi titik krusial yang selama ini menghambat terwujudnya konektivitas penuh ruas Malinau-Krayan.
“Kalau dua jembatan ini sudah terbangun, secara fungsional jalan sebenarnya sudah tembus. Sekarang ini prosesnya masih tahap lelang,” ungkap Tribakti.
Pembangunan kedua jembatan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 55 miliar dan ditargetkan selesai pada 2027. Namun proses pelaksanaannya juga tidak mudah karena material konstruksi harus melewati medan berat sebelum mencapai lokasi pekerjaan.
“Besi konstruksi dan material lainnya harus dipindahkan berkali-kali karena kendaraan tidak bisa langsung menjangkau lokasi. Itu yang membuat biaya pembangunan cukup tinggi,” jelasnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, BPJN optimistis terbukanya akses Malinau-Krayan akan membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara. Jalan tersebut diyakini dapat menjadi jalur strategis mobilitas barang dan jasa menuju Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah disiapkan pemerintah.
“Kalau jalan ini sudah tembus dan mulus, mobilitas masyarakat dan perdagangan akan meningkat. Potensi Krayan sangat besar, mulai dari beras organik, peternakan kerbau hingga sektor pariwisata dan budaya,” ujarnya.
Karena itu, BPJN berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan terus mengalir agar percepatan pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan sesuai rencana. Menurut Tribakti, pembangunan jalan Malinau–Krayan bukan hanya soal membuka akses transportasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
“Pembangunan ini memang bertahap dan membutuhkan waktu. Yang terpenting adalah dukungan semua pihak agar program-program yang diusulkan terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Ketika akses Malinau-Krayan benar-benar terhubung, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan Kalimantan Utara,” pungkasnya. (jai/lim)