Sekda Bulungan, H Risdianto mengatakan, kondisi keuangan daerah ke depan perlu dicermati dengan melihat dinamika nasional dan global yang tengah bergejolak. “Berdasarkan situasi terkini, APBD Bulungan 2027 diproyeksikan sekitar Rp 2,1 triliun hingga Rp 2,3 triliun,” kata Risdianto kepada Radar Kaltara, Sabtu (28/3).
Ia mengingatkan, tekanan fiskal nasional turut berpotensi berdampak pada daerah, mengingat hingga Februari APBN mengalami defisit cukup besar. “Kita perlu mencermati kondisi nasional. Defisit APBN sekitar Rp 135 triliun ini tentu berpotensi memengaruhi kebijakan efisiensi di daerah,” tegasnya.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta melakukan efisiensi belanja, terutama pada pos yang dinilai tidak prioritas. “Efisiensi harus dilakukan pada belanja operasional, perjalanan dinas, penggunaan listrik, air, BBM, ATK, hingga kegiatan seremonial,” jelasnya.
Menurutnya, alokasi anggaran harus difokuskan pada sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Fokuskan anggaran pada infrastruktur, pelayanan dasar, serta program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Dalam forum tersebut juga terungkap besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. “Terdapat sekitar 2.555 usulan masyarakat yang telah diinput dalam SIPD, ditambah 1.001 pokok pikiran DPRD, serta 41 usulan dari kelompok rentan,” ungkapnya.
Ia menilai, hal tersebut menunjukkan pembangunan di Bulungan telah melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix. “Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media semua terlibat dalam proses perencanaan,” ujarnya.
Namun demikian, Sekda mengingatkan tidak semua usulan dapat diakomodasi karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. “Semua usulan harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal agar APBD tetap sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain efisiensi, perangkat daerah juga didorong untuk menghadirkan inovasi yang berdampak besar bagi pembangunan. “Setiap OPD minimal harus memiliki satu inovasi unggulan yang memiliki daya ungkit tinggi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun jejaring untuk menarik sumber pendanaan dari luar daerah. “Perlu komunikasi aktif untuk mengakses pendanaan dari APBN, provinsi, maupun sumber lainnya,” tambahnya.
Sekda menegaskan komitmen Pemda Bulungan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. “Kita memiliki tanggung jawab memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah, termasuk pesisir dan pedalaman,” pungkasnya. (jai/lim)
Editor : Azward Halim