Kepala Disperta Bulungan, Kristiyanto mengatakan, penandatanganan SPK ini bertujuan memastikan pengelolaan dana dukungan manajemen program peremajaan sawit dapat berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.
“Penandatanganan kerja sama ini bertujuan memastikan alokasi dana dukungan manajemen dapat dikelola secara akuntabel serta tepat sasaran dalam mendukung pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit pekebun,” kata Kristiyanto kepada Radar Kaltara, Kamis (12/3).
Menurutnya, salah satu fokus utama dari kerja sama tersebut adalah mendorong percepatan program replanting atau peremajaan pohon sawit milik pekebun yang sudah tidak produktif maupun yang menggunakan bibit tidak unggul.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin mempercepat proses peremajaan tanaman sawit milik pekebun yang sudah tidak produktif, sehingga ke depan produktivitas kebun rakyat dapat meningkat,” ungkapnya.
Selain percepatan replanting, kerja sama ini juga menitikberatkan pada penguatan aspek administrasi dalam pelaksanaan program di lapangan. Hal tersebut meliputi pendampingan teknis kepada pekebun serta proses verifikasi data yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
“Penguatan administrasi menjadi hal penting agar proses pendampingan teknis serta verifikasi data pekebun di lapangan dapat berjalan sesuai regulasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, program ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan pekebun sawit mandiri di Kabupaten Bulungan. Dengan produktivitas lahan yang lebih baik, hasil kebun rakyat diharapkan dapat bersaing dengan standar produktivitas perkebunan skala besar.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan pekebun dengan mendorong produktivitas kebun sawit rakyat agar setara dengan standar perkebunan besar,” kata Kristiyanto.
Ia menegaskan, sektor kelapa sawit merupakan salah satu pilar ekonomi penting di Kabupaten Bulungan. Karena itu, dukungan program peremajaan sawit menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan sektor perkebunan di daerah.
“Kerja sama ini menjadi langkah krusial karena sektor sawit merupakan salah satu pilar ekonomi utama di Kabupaten Bulungan,” tegasnya.
Dengan adanya dukungan dana manajemen dalam program tersebut, berbagai kendala administratif yang selama ini menghambat penyaluran bantuan peremajaan sawit diharapkan dapat teratasi.
“Dukungan dana manajemen ini diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai kendala administratif yang selama ini menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan program,” jelasnya.
Program ini juga menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional untuk menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
"Melalui penguatan program peremajaan sawit rakyat tersebut, pemerintah berharap produktivitas perkebunan sawit di Kabupaten Bulungan terus meningkat sekaligus memperkuat kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah," pungkasnya. (jai/lim)