Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, menegaskan, salah satu tantangan yang dihadapi Pemprov Kaltara saat ini adalah kondisi keuangan daerah akibat penurunan alokasi TKD tahun 2026 tersebut.
Kondisi ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara, Sindu Senjaya Aji di ruang kerjanya pada Senin (9/3).
Pertemuan ini sekaligus menjadi agenda penyampaian Laporan Eksekutif Daerah (LED) BPKP Kaltara semester II tahun 2025, yang memuat berbagai evaluasi dan rekomendasi terkait pembangunan di provinsi ke-34 Indonesia ini.
Gubernur Zainal menyebutkan, penurunan TKD tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan rencana belanja serta melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan daerah. "Rencana pembangunan yang sudah disusun harus disesuaikan kembali karena adanya pemotongan TKD," ujar Gubernur Zainal.
Guna mengatasi hal itu, Gubernur Zainal berencana untuk melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara agar turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui program corporate social responsibility (CSR).
"Saya ingin mengundang perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi membantu pembangunan jalan melalui CSR. Saya melihat di Berau hanya beberapa perusahaan diminta CSR dan berhasil menyelesaikan jembatan," tuturnya.
Dengan kondisi seperti saat ini, pasti keterlibatan semua pihak, termasuk pihak swasta sangat dibutuhkan untuk supaya pembangunan daerah tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Kepada pemangku kebijakan, saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat pengawasan serta kolaborasi dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan di Kaltara," pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim