Video tersebut sempat memicu beragam spekulasi di masyarakat, termasuk dugaan kemiskinan ekstrem dan keterlantaran warga komunitas adat.
Kepala Dinas Sosial Bulungan Mahmuddin menegaskan, timun yang diambil dalam video tersebut bukan berasal dari tempat sampah dan masih dalam kondisi layak konsumsi.
“Yang kemarin sempat viral itu sebenarnya bukan makanan tidak layak dimakan. Timun tersebut masih bagus kualitasnya, hanya saja terbuang di pinggir jalan,” kata Mahmuddin kepada Radar Kaltara, Kamis (22/1).
Ia menjelaskan, lokasi kejadian bukan berada di jembatan maupun tempat pembuangan sampah, melainkan di sisi jalan yang memiliki siring.
“Itu bukan tempat sampah. Sebenarnya di jalan yang ada siringnya, bukan di jembatan,” ungkapnya.
Menurutnya, yang bersangkutan bukan warga Punan Batu Benau yang bermukim di pedalaman, melainkan warga yang sudah tinggal di luar wilayah komunitas adat.
“Yang viral itu bukan warga Punan Batu Benau yang di dalam. Walaupun mereka Punan, tetapi sudah tinggal di luar,” katanya.
Ia menambahkan, warga tersebut memang merupakan masyarakat Bulungan. Terkait kondisi sosial warga tersebut, Dinsos Bulungan berencana melakukan asesmen langsung dalam waktu dekat dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bulungan.
“Kami akan menurunkan pekerja sosial bersama Disdukcapil untuk mengasesmen mereka,” ujarnya.
Dari laporan awal pendamping sosial, diketahui bahwa keluarga tersebut belum memiliki identitas kependudukan, meskipun berdomisili di wilayah Bulungan.
“Mereka ini belum punya identitas, walaupun masyarakat Kabupaten Bulungan,” ungkapnya.
Ia mengakui, pendataan warga di wilayah tersebut terkendala persoalan batas administrasi desa yang belum lama terselesaikan.
“Wilayah ini berada di antar Desa Sajau dan Desa Binai, yang selama sekitar 12 tahun persoalan batas administrasinya belum tuntas,” jelasnya.
Namun demikian, Mahmuddin menegaskan, sesuai aturan, warga tetap harus terdata dalam struktur RT dan desa setempat.
“Kalau menurut aturan, warga harus jelas masuk RT mana, sehingga RT dan desa berinisiatif mendata dan melaporkan ke Dinsos atau Dukcapil,” katanya.
Lebih lanjut, Mahmuddin menyampaikan bahwa Pemda Bulungan juga telah menyiapkan program jangka menengah untuk komunitas adat, termasuk Punan Batu Benau.
“Untuk tahun 2026, kami mengusulkan program KAP untuk komunitas adat terpencil, termasuk Punan Batu Benau yang jumlahnya sekitar 50 kepala keluarga,” ungkapnya.
Usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos) dan tidak hanya mencakup bantuan hidup, tetapi juga program pemberdayaan.
“Mereka nanti tidak hanya mendapat jatah hidup, tetapi juga pemberdayaan agar bisa eksis ke depan,” ujarnya.
Bentuk pemberdayaan yang dirancang, lanjut Mahmuddin, disesuaikan dengan pola hidup masyarakat setempat.
“Misalnya dengan menanam keladi hutan atau singkong hutan yang memang biasa mereka konsumsi,” katanya.
Saat ini, Dinsos Bulungan masih menunggu undangan dari Kemensos untuk mengikuti lokakarya nasional terkait program tersebut.
“Kami menunggu undangan dari Kementerian Sosial, rencananya akhir Januari ini,” pungkasnya. (jai/lim)