TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan menghadapi tantangan fiskal pada 2026 menyusul penurunan pendapatan transfer sebesar 17,99 persen atau berkurang Rp 296,39 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Bupati Bulungan, Syarwani menjelaskan, pendapatan transfer dari pusat pada 2026 direncanakan sebesar Rp 1,23 triliun, turun signifikan dibandingkan tahun anggaran 2025.
“Penurunan ini cukup besar, mencapai hampir Rp 300 miliar," kata Syarwani
Karena itu, Pemda Bulungan harus lebih cermat dalam memanfaatkan sumber pendapatan dan fokus pada program yang langsung berdampak pada masyarakat.
Ia merinci, Dana Desa (DD) turun sebesar Rp 10,19 miliar menjadi Rp61,8 miliar. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan paling tajam, sekitar 72,5 persen atau Rp 515,28 miliar dibanding tahun sebelumnya.
"Tetapi, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat 46,1 persen atau Rp 266,22 miliar, menjadi Rp 843,32 miliar," ungkapnya.
Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) turun Rp26,2 miliar menjadi Rp136,81 miliar. Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari bagi hasil provinsi juga menurun Rp3,22 miliar, menjadi Rp113,58 miliar.
“Kita tetap optimistis. Meski terjadi penurunan di beberapa pos transfer, strategi daerah harus diarahkan untuk memperkuat investasi dan efisiensi pengelolaan fiskal,” tegasnya.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, Pemda Bulungan menyiapkan strategi menarik investor baru.
Salah satunya dengan memanfaatkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning–Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan sebagai magnet investasi utama.
“Kehadiran PSN dan pembangunan smelter aluminium akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal,” jelasnya.
Selain itu, Pemda Bulungan juga memperkuat pelayanan perizinan yang efisien melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan digitalisasi sistem perizinan untuk memudahkan proses investasi.
“Kita dorong kemudahan izin, efisiensi waktu, dan transparansi agar iklim investasi semakin sehat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemda Bulungan menyiapkan insentif fiskal berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta perpanjangan waktu penyelesaian kewajiban pajak bagi investor yang berkomitmen menanam modal di daerah.
Pemerintah juga berupaya melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan industri, baik sebagai tenaga kerja, penyedia layanan maupun sektor pendukung lainnya.
“Kita ingin investasi besar ini memberi manfaat langsung bagi warga Bulungan bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tapi juga kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
Ia menegaskan, Pemda Bulungan akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Program prioritas tetap difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar,” pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim