TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Aset Daerah (APBD) tahun 2025 masih berada di angka 42 persen.
Jika dilihat dari sisi target, capaian ini masih tergolong rendah. Karena target normal itu setiap triwulan ada realisasi 25 persen. Artinya, jika di triwulan III seperti saat ini, harusnya realisasi belanja itu sudah bisa mencapai 70-75 persen.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi pada Kamis (25/9/2025).
“Sekarang ini, kalau belanja kita masih rendah. Tapi itu kembali ke OPD (organisasi perangkat daerah), karena OPD tentu punya strategi masing-masing untuk mengejar peningkatan realisasi pada beberapa bulan ke depan,” ujar Denny.
Denny menyebutkan, APBD ini direncanakan berbasis kinerja. Jadi, jika ingin efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka APBD itu harus dimulai di Januari dan berakhir di Desember setiap tahunnya.
“Jelas kalau kita ada setiap bulan, triwulan, hingga semester. Jadi itu yang kita lihat. Kalau kita tidak menggunakan waktu ini dengan tepat, bisa saja itu akan bergeser,” sebutnya.
Ia mengungkapkan, dari sejumlah OPD yang ada, realisasi tertinggi ada di angka sekitar 70 persen. Kendati demikian, realisasi tinggi ini bukan menggambarkan bahwa belanja di OPD itu sudah bagus.
“Tidak seperti itu, karena di sana (OPD, Red) itu ada beberapa belanja, bisa jadi itu yang belanja rutin saja, misalnya seperti perjalanan dinas dan belanja pegawai, tapi belanja-belanja yang lainnya belum dilaksanakan,” jelasnya.
Di perubahan APBD tahun 2025 ini, Denny menyampaikan bahwa ada beberapa yang bergeser dengan mengutamakan pada belanja modal, termasuk peningkatan pelayanan publik.
“Itu kami sampaikan juga, mengingat waktu yang terbatas, jadi kita sesuaikan di kegiatan yang sifatnya bisa dikelola dan dapat diselesaikan dalam waktu beberapa bulan terakhir ini,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim