TANJUNG SELOR – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi mengungkap adanya dugaan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Menanggapi hal itu, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan bahwa Pemkab Bulungan tidak memiliki kewenangan dalam penentuan maupun validasi penyelenggara SPPG.
“Pemda Bulungan tidak masuk ke ranah itu, karena kewenangan ada di BGN,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Rabu (24/9).
Menurutnya, seluruh ketentuan mengenai standar dan syarat penyelenggara SPPG ditetapkan pusat melalui BGN.
“Terkait standar siapa penyelenggara SPPG, itu kewenangan pusat. Kami tidak masuk apakah memenuhi syarat atau tidak,” ungkapnya.
Syarwani menekankan, Pemda Bulungan hanya berperan dalam mendukung pelaksanaan MBG di lapangan.
“Itu tidak ada kewenangannya di Pemda Bulungan. Semua melalui BGN. Kami hanya berkolaborasi, tidak masuk aspek terkait pemenuhan syarat SPPG,” jelasnya.
Meski demikian, Pemda Bulungan memastikan tetap fokus pada pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada siswa.
“Kami berkomitmen mengawal pelaksanaan MBG agar makanan yang diterima anak-anak aman, bergizi dan higienis,” tegasnya.
Dengan demikian, isu dugaan dapur fiktif yang mencuat di tingkat nasional tidak serta-merta menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kalau soal dapur fiktif, itu ranah pusat. Tugas kami memastikan yang berjalan di Bulungan sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim