TANJUNG SELOR – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan kebijakan sertifikasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan gratis yang disediakan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan memenuhi standar mutu nasional.
Ketua BGN, Dadan Hindayana menyatakan bahwa proses sertifikasi akan dimulai pertengahan tahun ini, dengan penilaian mencakup aspek higienitas, sanitasi dan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Proses ini dilakukan bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan klasifikasi hasil evaluasi meliputi tiga kategori unggul, baik sekali dan baik.
“Kita ingin memastikan bahwa makanan yang diberikan bukan hanya gratis, tetapi juga aman dan bermutu tinggi,” kata Dadan dalam keterangan tertulis yang diterima Radar Kaltara, Rabu (28/5).
Hingga Maret 2025, tercatat 726 SPPG telah beroperasi di 38 provinsi dan menjangkau sekitar 2,5 juta penerima manfaat.
Angka ini meningkat menjadi 1.579 SPPG aktif yang kini melayani 4,2 juta penerima. Pemerintah menargetkan pembangunan total 32.000 SPPG untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.
Sementara itu, Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo mengungkapkan, pembangunan dapur MBG akan dilakukan secara bertahap, yakni 15.000 SPPG pada September, 20.000 pada Oktober dan puncaknya 30.000 pada Desember 2025.
"Realisasi anggaran yang dicatat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI hingga 21 Mei 2025 telah mencapai Rp 3 triliun dari total alokasi sebesar Rp 217 triliun," ungkapnya.
Program ini mendapat dukungan luas dari sejumlah tokoh nasional, termasuk Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono dan Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan.
Keduanya menilai MBG sebagai langkah strategis dalam meningkatkan literasi kesehatan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, sejumlah pihak seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam proses pengadaan serta distribusi makanan.
Sertifikasi SPPG pun dinilai sebagai fondasi penting demi menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan program.
"Melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat sipil, dan swasta, program MBG diharapkan menjadi warisan kebijakan sosial jangka panjang yang mampu mencetak generasi unggul Indonesia," pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim