BALIKPAPAN – Rombongan anggota DPRD harus menahan kecewa saat kunjungan lapangan ke lokasi proyek pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat, Selasa (14/1). Pantauan di lapangan, progres pembangunan masih sangat minim.
Jauh dari kata kelar. Kontraktor pemenang PT Ardi Tekindo Perkasa melaporkan progres baru sebesar 12,22 persen. Di lapangan yang terlihat hanya tumpukan material. Belum ada kegiatan fisik.
Rombongan Komisi IV DPRD Balikpapan menyampaikan rasa kecewa mereka saat sidak. Kegiatan ini turut dihadiri Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, kontraktor, dan pengawas.
Dari kontrak kerja, proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat ini seharusnya rampung pada akhir 2024. Karena molor, proyek kini mendapat perpanjangan waktu 180 hari kerja tanpa denda.
Ketua Komisi IV Gasali mengatakan, yang ia dengar, kontraktor sempat ada kendala pada awal pembangunan. Terutama ketidaksiapan lokasi untuk dibangun infrastruktur.
“Katanya ada gangguan lingkungan, jadi tidak bisa bekerja. Kemudian kapal landing craft tank (LTC) yang juga masih parkir di area ini,” katanya.
Sehingga ruang kerja kontraktor terganggu. Belum lagi faktor kondisi lahan yang masih berair. Saat pemancangan harus menunggu air surut terlebih dulu.
“Tapi bukan berarti ketika mendapat perpanjangan mereka tidak serius bekerja,” imbuhnya.
Gasali menyebutkan, kondisi di lapangan hanya ada material bertumpuk dan belum terpasang. Jika laporan kontraktor progres rumah sakit 12 persen, menurutnya mungkin saja angka itu dari kondisi material yang menumpuk. “Tapi kan pembangunan fisiknya tidak ada. Nol, percuma,” ucapnya.
Menurutnya hal ini harus segera mendapat evaluasi. Mengingat sejumlah waktu terbuang, namun belum ada progres fisik yang bisa terlihat. Pihaknya berharap kontraktor sigap mengejar pembangunan dengan perpanjangan waktu yang sudah diberikan.
Misalnya dengan menambah sumber daya manusia, waktu kerja, metode pekerjaan, dan sebagainya.
Lalu konsultan juga bisa membantu agar pekerjaan selesai sesuai deadline. Dia tetap optimistis ini rampung untuk pembangunan tahap pertama. Apalagi down payment (DP/uang muka) sudah diserahkan 20 persen dari total nilai anggaran Rp 106 miliar.
Pihaknya mengakui tentu tidak puas dari hasil sidak tersebut. Namun harapannya bisa menjadi motivasi bagi kontraktor untuk mengejar progres.
“Jika memang ternyata mereka tidak mampu ya kita harus blacklist,” tegasnya. (ms/jnr)
Editor : Azwar Halim