TARAKAN - Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tarakan di Kalimantan Utara (Kaltara) masih menyisakan kesenjangan antara target dan realisasi. Kondisi geografis yang luas, minimnya literasi masyarakat, hingga perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi tantangan yang terus dihadapi.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Masbuki menjelaskan, pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kaltara sebenarnya telah diperkuat dengan regulasi daerah. Seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini telah menerbitkan peraturan daerah (perda), mulai dari Tarakan, Bulungan, Tana Tidung, Nunukan hingga Malinau. Setelah perda diterbitkan, masing-masing pemerintah daerah juga menindaklanjuti dengan peraturan bupati maupun peraturan wali kota agar implementasi program dapat berjalan lebih sistematis dan menyeluruh.
“Perda ini diharapkan mendorong semua pihak yang memiliki potensi, seperti UMKM, pedagang, dan sektor pertanian, untuk mengusulkan program jaminan sosial bagi masyarakat. Program ini merupakan amanat undang-undang yang menyebutkan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial,” ujarnya, Minggu (8/3).
Diungkapkannya, program jaminan sosial ketenagakerjaan juga telah dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan begitu, keberlanjutan program serta perluasan cakupannya diharapkan dapat lebih terjamin dalam jangka panjang. Meski demikian, dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi masih sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu pekerja rentan atau tidak mampu agar tetap bisa menjadi peserta.
“Seperti diketahui, untuk PBI Jamsos, APBN baru membantu PBI Kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan belum mendapatkan bantuan serupa. Tahun ini provinsi menargetkan 7.000 peserta, sedangkan di Tarakan ada 5.750 peserta dan Bulungan juga memiliki alokasi. Kolaborasi dengan dinas terkait terus kita lakukan agar target ini bisa tercapai,” jelasnya.
Ia membeberkan, di tingkat lapangan, BPJS Ketenagakerjaan juga menggandeng perangkat desa, RT-RW hingga aparatur desa untuk membantu sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, lembaga ini memanfaatkan agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) sebagai perpanjangan tangan dalam memberikan edukasi sekaligus menawarkan program jaminan sosial kepada masyarakat.
Menurut Masbuki, keberadaan agen Perisai sangat membantu karena keterbatasan sumber daya manusia di kantor cabang.
“Perisai ini sangat membantu karena kantor cabang terbatas SDM. Mereka memastikan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, mengetahui hak-haknya dalam jaminan sosial. Di masing-masing cabang seperti Tarakan, Nunukan maupun Bulungan, Perisai sudah ada dan aktif,” tambahnya.
Lanjutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan sendiri tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga menjangkau pelaku UMKM, pekerja sektor informal hingga masyarakat rentan. Sementara itu, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan juga mengintensifkan kampanye digital melalui berbagai platform media sosial.
“Ini bagian dari upaya sistematis kami agar seluruh warga Kaltara bisa terlindungi sesuai hak mereka, dan program jaminan sosial bisa berjalan optimal di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Kantor Wilayah Digitalisasi Human Capital dan Asset BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Ken Maharani menjelaskan, masih terdapat kesenjangan cukup besar antara target kepesertaan dengan realisasi di lapangan. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis hingga rendahnya pemahaman masyarakat terkait program BPJS Ketenagakerjaan.
“Ada jarak yang cukup besar, banyak faktornya. Selain kondisi geografis yang luas, ada juga faktor edukasi masyarakat yang belum merata, dan beberapa perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya,” urainya.
Sehingga kata dia, guna menutup kesenjangan tersebut, pihaknya menjalankan strategi sosialisasi digital yang disebut sebagai “perang udara”. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai platform seperti Instagram, Facebook hingga TikTok dengan konten video yang diseragamkan untuk seluruh kantor cabang.
Setiap bulan, kampanye digital tersebut memiliki tema khusus. Misalnya pada Februari difokuskan pada program Jaminan Kematian (JKM), sementara Maret diarahkan pada kewajiban perusahaan membayar tunjangan hari raya serta iuran BPJS Ketenagakerjaan.
“Kampanye digital ini dilakukan terus-menerus, tanpa mengenal waktu. Tujuannya agar pesan tersampaikan merata, masyarakat paham, dan perusahaan termotivasi untuk patuh,” ujarnya.
Selain kampanye digital, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan kegiatan informal serta memperkuat kerja sama dengan media massa untuk menyebarkan informasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat dan perusahaan.
“Kami juga melakukan kegiatan informal sebagai cara menutup gap antara target dengan realisasi,” tambah Ken.
Ia menegaskan strategi yang terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong perusahaan untuk lebih patuh mendaftarkan pekerjanya.
“Kami juga mengedukasi perusahaan agar mendaftarkan seluruh pekerjanya. Misalnya sebelum Ramadan kami mengingatkan kewajiban membayar tunjangan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan agar karyawan menerima haknya tepat waktu,” katanya.
“Melalui pendekatan ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program BPJS Ketenagakerjaan, sementara perusahaan termotivasi untuk patuh mendaftarkan pekerjanya. Target kami adalah kesadaran meningkat, kepesertaan naik, dan program berjalan optimal,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT