TARAKAN – Meski pembentukan pengurus koperasi di seluruh kelurahan di Tarakan telah rampung. Namun, kesiapan organisasi tersebut belum sejalan dengan pembangunan sarana fisik yang menjadi bagian dari program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Dari total sasaran 20 kelurahan, baru tujuh lokasi yang masuk dalam realisasi pembangunan gerai, sedangkan 13 kelurahan lainnya masih menunggu tersedianya lahan yang memenuhi persyaratan.
Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan untuk mempercepat pelaksanaan program yang didukung pemerintah pusat tersebut. Sebab, meski badan hukum dan kepengurusan koperasi telah terbentuk, pembangunan gedung tetap bergantung pada ketersediaan lahan yang siap digunakan.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kota Tarakan, Ardiansyah mengatakan, kendala yang dihadapi bukan berkaitan dengan pembentukan kelembagaan koperasi. Seluruh kelurahan di Tarakan, kata dia, telah menyelesaikan tahapan administrasi sejak April hingga Mei lalu.
“Kalau dari sisi administrasi, Tarakan termasuk yang paling cepat. Sejak April–Mei lalu, seluruh 20 kelurahan sudah melaporkan pembentukan koperasi, lengkap dengan kepengurusan dan badan hukum. Tetapi, ketika masuk permintaan data lokasi untuk pembangunan fisik, kami terkendala lahan,” ujatrnya, Rabu (28/10).
Dikatakannya, persoalan lahan tidak sesederhana mencari tanah kosong yang dapat dimanfaatkan. Lokasi pembangunan harus memenuhi ketentuan luas minimal sekaligus memiliki status hukum yang jelas. Hal ini diperlukan agar proses pembangunan dapat berjalan tanpa terkendala persoalan kepemilikan maupun legalitas penggunaan lahan.
"Syarat gerai KKMP berdiri di atas lahan minimal 1.000 meter persegi. Selain itu, lahan harus berstatus clear and clean, yakni memiliki kejelasan status hukum dan tidak bermasalah untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan.
Persyaratan tersebut membuat proses penentuan lokasi membutuhkan koordinasi lintas pihak, termasuk kelurahan. Karena, kelurahan tidak dapat serta-merta menentukan lahan yang akan digunakan tanpa mempertimbangkan kewenangan dan status aset yang tersedia," terangnya.
“Yang terpenting, lahannya memenuhi persyaratan agar pembangunan bisa dilanjutkan. Karena dikhawatirkan kalau lahannya bermasalah nanti akan menganggu operasional KKMP," tukasnya.
Dikatalkannya, dengan syarat tersebut membuat percepatan pembangunan gerai di 13 kelurahan lainnya masih bergantung pada hasil inventarisasi lahan. Pemkot Tarakan perlu memastikan lokasi yang diusulkan benar-benar memenuhi persyaratan sebelum disampaikan untuk proses pembangunan berikutnya.
"Di sisi lain, pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan anggaran untuk pembangunan fisik gerai. Setiap titik mendapatkan alokasi sekitar Rp3 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan besaran anggaran tersebut, kesiapan lahan menjadi tahapan penting agar dana pembangunan dapat direalisasikan sesuai peruntukannya," tukasnya.
