TARAKAN - Persoalan biaya praktik mahasiswa di RSUD dr. Jusuf SK mulai menemukan titik terang. Pembahasan antara pihak rumah sakit dan Universitas Borneo Tarakan (UBT) telah mengarah pada kemungkinan pemberian keringanan, terutama untuk mengantisipasi beban biaya pendidikan mahasiswa bidang kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah mengatakan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) telah terdapat pembicaraan antara UBT dan pihak RSUD dr. Jusuf SK mengenai kemungkinan keringanan biaya.
Menurutnya, DPRD Kaltara tidak hanya ingin persoalan yang muncul saat ini diselesaikan secara teknis. DPRD juga mendorong adanya dasar hukum yang dapat digunakan apabila persoalan serupa kembali terjadi di kemudian hari.
“Sudah ada titik ketemu tadi. Hanya kami dari DPRD memberikan payung kalau seandainya ada yang berulang-ulang, ini menjadi ada satu pasal yang kami sediakan supaya ini boleh dilakukan keringanan tapi tidak dilakukan pengurangan,” katanya, Kamis (17/9).
Syamsuddin menjelaskan, biaya pendidikan pada bidang kesehatan memiliki kebutuhan operasional yang cukup besar. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan ketika muncul keluhan mengenai biaya praktik mahasiswa.
Menurutnya, upaya meringankan beban pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui penyesuaian biaya praktik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dan kampus dalam menanggung keseluruhan biaya pendidikan.
“Cost-nya jadi tinggi. Nah, salah satu cara untuk mengurangi, termasuk juga mahasiswa dan kampus ini, yaitu dengan cara kita melakukan pengurangan dari aspek UKT,” ujarnya.
Meski demikian, Syamsuddin mengaku tidak masuk terlalu jauh dalam pembahasan teknis mengenai besaran tarif praktik yang harus dibayarkan mahasiswa kepada rumah sakit.
Ia mengatakan, persoalan tersebut lebih tepat dibahas oleh UBT bersama RSUD dr. Jusuf SK. Sementara DPRD mengambil posisi pada aspek kebijakan agar terdapat ruang penyelesaian ketika keluhan serupa muncul.
“Secara teknis saya agak kurang paham. Mereka ada sudah tadi menyebutkan, tapi saya enggak masuk di teknis, tapi saya masuk di kebijakan yang kita tangkap ada keluhan di situ,” pungkasnya. (zac/jnr)
