Hindari Konsekuensi Pidana, Status Tanah yang Didaftarkan ke BPN Tarakan Harus Jelas
TARAKAN - Kepastian status kepemilikan tanah di kawasan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) PT Pertamina EP khususnya di RT 16 Kelurahan Kampung Satu Skip masih menyisakan persoalan. Di satu sisi, masyarakat memiliki dokumen kepemilikan tanah, sementara di sisi lain terdapat klaim wilayah operasional dan aset yang harus dipastikan status hukumnya.
Saat dikonfirmasi, Koordinator Sub Pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tarakan, Mahirda menegaskan, sertifikat hak atas tanah pada prinsipnya dapat diterbitkan. Namun, penerbitannya harus didahului dengan kepastian mengenai status tanah yang didaftarkan.
Ia menjelaskan, BPN perlu memastikan apakah bidang tanah yang diajukan masyarakat merupakan aset PT Pertamina atau bukan. Sebab, jika tanah tersebut masuk dalam kategori aset negara atau barang milik negara (BMN), penerbitan sertifikat tanpa kejelasan status dapat menimbulkan persoalan hukum.
“Bisa diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya, betul. Namun, terkait kepastian hukum, kami sebenarnya tidak meminta rekomendasi kepada Pertamina. Kami hanya meminta klarifikasi untuk memastikan apakah tanah yang didaftarkan ini merupakan aset Pertamina atau bukan,” jelasnya, Jumat (6/11).
Menurut Mahirda, perhatian terhadap aset pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) semakin meningkat seiring adanya proses penertiban dan sertifikasi aset. Proses tersebut turut dikawal sejumlah lembaga, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan Kementerian Keuangan.
"Karena itu, kami mengingatkan agar persoalan status aset dipastikan terlebih dahulu sebelum proses penerbitan sertifikat dilanjutkan. Kami tidak ingin masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran tanah justru menghadapi konsekuensi pidana apabila belakangan diketahui bidang tanah tersebut merupakan aset negara," tukasnya.
Adapun Penyelesaian sengketa lahan yang masuk dalam WKP PT Pertamina EP di Kota Tarakan tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. DPRD Tarakan ingin memastikan seluruh persoalan yang muncul, mulai dari riwayat penguasaan tanah hingga dokumen kepemilikan warga, ditelusuri sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus mengatakan, pembentukan panitia khusus (Pansus) menjadi salah satu upaya untuk mengurai persoalan tersebut. Melalui Pansus, DPRD akan menghimpun keterangan dari seluruh pihak agar penyelesaian tidak hanya didasarkan pada klaim masing-masing.
"Penelusuran akan mencakup riwayat penguasaan tanah, dokumen yang dimiliki masyarakat, hingga tindakan penertiban dan pembongkaran yang berlangsung di kawasan permukiman," ujarnya, Jumat (6/11).
Sembari menunggu proses pembentukan Pansus, DPRD meminta aktivitas pembongkaran dihentikan sementara. Masyarakat juga diminta tidak mendirikan bangunan baru agar tidak menimbulkan persoalan tambahan selama proses penelusuran berlangsung.
