TARAKAN - Kebutuhan Biosolar di Kota Tarakan hampir dua kali lipat dari kuota yang tersedia tahun ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mencatat kebutuhan mencapai 29,4 ribu kiloliter, sedangkan kuota hanya 13,1 ribu kiloliter. Pemkot pun telah mengajukan tambahan kuota sejak Mei lalu.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tarakan Martati, SE., M.Si., mengatakan, pengajuan tambahan dilakukan berdasarkan selisih kebutuhan tersebut. “Sebenarnya kebutuhannya 29,4 ribu kiloliter. Yang kuota tahun ini cuma 13,1 ribu. Itu yang kami usulkan, kekurangan dari selisih antara 29 sama 13 itu. Jadi memang kuotanya kurang kalau dibandingkan dengan kebutuhan yang ada,” katanya, Rabu (19/8).
Usulan tambahan mencakup seluruh sektor, mulai dari logistik, perikanan, hingga transportasi pelayanan umum. Namun, Pemkot Tarakan hanya berwenang mengusulkan dan melakukan verifikasi. Penetapan kuota berada pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Hingga rapat dengar pendapat (RDP), pemerintah daerah masih menunggu kepastian tindak lanjut usulan tersebut. “Terkait kuota di provinsi, pihak BPH Migas sudah ke provinsi, tapi dari provinsi kami belum ada informasi. Jadi sekarang kami masih menunggu komunikasi terkait kuota itu,” tutur Martati.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga menyatakan mendukung usulan tambahan kuota dari Pemkot Tarakan. Sales Branch Manager Kaltimut 5 Fuel Nabila Inan Barikartiana mengatakan data kebutuhan di lapangan akan disampaikan kepada BPH Migas sebagai bahan verifikasi.
“Kalau dari kami selalu mengikuti dari Pemkot saja. Karena usulan ini kan dari Pemkot, sehingga apabila dari Wali Kota ingin melakukan penambahan, usulan penambahan kuota ini, nanti dari kami mendukung untuk penambahan ini diverifikasi triwulan selanjutnya,” kata Nabila.
Pertamina juga memastikan stok Biosolar di Tarakan aman. Menurut Nabila, persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan kuota masing-masing SPBU. “Untuk kelangkaan sendiri ini, saat ini stok sendiri di Tarakan ini aman ya. Jadi stok BBM Biosolar itu aman, kami bisa jamin itu. Kemudian penyaluran juga aman,” jelasnya.
Terkait QR kendaraan anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Indonesia Logistics and Forwarders Association (ILFA), Pertamina masih berkoordinasi dengan kantor pusat. “Permasalahan dari ALFI itu sedang kami koordinasikan ke pusat, sehingga harapannya dalam waktu dekat ada kejelasan terkait QR ini sehingga bisa dibantu untuk pembuatan QR dari rekan-rekan asosiasi logistik,” pungkas Nabila. (zac/jnr)
