Nelayan di Tarakan Kesulitan Dapatkan BBM, Perlu Ditindaklanjuti Lintas Sektor
TARAKAN - Adanya Keluhan nelayan di Kota Tarakan terkait sulitnya mengakses bahan bakar minyak (BBM) subsidi hingga ketergantungan terhadap tengkulak masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menilai persoalan tersebut tidak bisa ditangani hanya dengan memastikan ketersediaan BBM.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan, Tamrin Toha mengatakan, persoalan yang dihadapi nelayan selama ini cukup kompleks. Salah satu yang menjadi sorotan adalah belum tersedianya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dapat diakses secara luas oleh nelayan di kawasan pesisir Tarakan.
Kondisi tersebut membuat nelayan harus membeli BBM di darat. Selain mengeluarkan biaya untuk bahan bakar yang digunakan melaut, mereka juga perlu memikirkan biaya transportasi untuk memperoleh BBM sebelum berangkat menangkap ikan.
“Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bersama, tidak hanya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi penyedia seperti Pertamina bagaimana pengawasan, bentuk penyalurannya bagaimana. Masa nelayan itu harus membeli BBM di darat, membutuhkan transportasi dan sebagainya. Ini semua menjadi problem yang selama ini dihadapi nelayan,” ujarnya, Senin (26/10).
Tamrin mengatakan, meskipun kewenangan pengelolaan laut berada di pemerintah provinsi, masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor perikanan tetap menjadi bagian dari warga yang harus diperhatikan pemerintah kota. Persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama mengingat Tarakan merupakan daerah kepulauan yang memiliki aktivitas ekonomi erat dengan sektor perikanan dan kelautan.
“Kalau bicara dengan nelayan ini tidak ada habisnya. Apalagi Tarakan ini punya visi terwujudnya Tarakan sebagai kota cerdas yang bertumbuh pada sektor jasa perdagangan perikanan kelautan dan ekonomi kreatif yang berdaya saing,” katanya.
Ia menilai, berbagai keluhan nelayan perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Lanjutnya, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan distribusi BBM subsidi, tetapi juga menyangkut kemampuan nelayan membiayai kebutuhan operasional dan memperoleh hasil yang dapat menopang kehidupan keluarga mereka.
"Kalau kebutuhan melaut sulit dipenuhi dengan modal sendiri, nelayan berpotensi bergantung kepada pihak lain yang menyediakan pembiayaan. Dalam kondisi ini, hubungan dengan pemodal atau tengkulak bisa menjadi salah satu sumber ketergantungan yang sulit diputus," terangnya. (zac/jnr)
