Perkuat Pendekatan Atasi Penolakan Responden, Ini yang Dilakukan BPS Tarakan
TARAKAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Tarakan terus mengintensifkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memperkuat pendekatan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi masih adanya responden yang enggan memberikan keterangan sehingga seluruh target pendataan dapat diselesaikan sebelum masa pencacahan berakhir pada Agustus mendatang.
Kepala BPS Tarakan Umar Riyadi mengatakan, waktu yang disediakan untuk kegiatan pencacahan lapangan sekitar 2,5 bulan. Hingga pertengahan Juli, progres pendataan telah melampaui 50 persen sehingga pihaknya optimistis seluruh target dapat dituntaskan sesuai jadwal.
"Sampai tanggal 15 Juli sebetulnya kegiatan baru berjalan sekitar satu bulan. Dengan satu bulan sudah bisa menyasar 50 persen, sehingga ada optimisme dari kami dan seluruh petugas bahwa Insya Allah ketika targetnya berakhir pada Agustus itu juga sudah selesai,” ujarnya, Kamis (16/7).
“Tapi kami tetap membutuhkan dukungan semua pihak, terutama responden agar menerima petugas dengan baik, memberikan informasi selengkap-lengkapnya, dan tidak khawatir karena kerahasiaan data dijamin undang-undang," sambungnya.
Meski demikian, Umar mengakui masih terdapat berbagai kendala selama proses pendataan. Salah satu yang paling sering ditemui adalah adanya masyarakat yang menolak memberikan informasi kepada petugas sensus.
"Kalau di lapangan kendala pasti ada, misalnya penolakan. Kami melakukan pendekatan mulai dari petugas, kemudian pengawas, lalu pegawai organik BPS. Kalau memang belum juga berhasil, saya sebagai Kepala BPS akan turun langsung melakukan pendekatan. Itu memang SOP kami," katanya.
Selain melakukan pendekatan kepada responden, BPS juga membangun koordinasi dengan berbagai organisasi dan pemangku kepentingan, seperti ketua RT, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga Permodalan Nasional Madani (PNM). Koordinasi tersebut dilakukan agar seluruh pelaku usaha, termasuk usaha mikro dan ultra mikro binaan berbagai lembaga, dapat terdata.
"Jangan sampai usaha-usaha binaan mereka tidak ter-cover dalam kegiatan sensus. Karena itu kami terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak," ujarnya.
Menurut Umar, tantangan lainnya adalah ketika petugas harus menggali informasi mengenai kondisi ekonomi rumah tangga. Pertanyaan mengenai pengeluaran sehari-hari kerap dianggap sebagai informasi pribadi oleh sebagian responden.
"Pertanyaan itu memang diperlukan karena salah satu output sensus adalah menjadi dasar penghitungan PDRB. Dari sisi lapangan usaha kita menghitung nilai tambah setiap usaha, sedangkan dari sisi pengeluaran kita melihat konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Dengan begitu penghitungan PDRB menjadi semakin valid," jelasnya.
