TARAKAN - Adanya gangguan stabilitas bahan bakar akibat eskalasi geopolitik dunia, membuat sejumlah negara membatasi penggunaan energi guna penghematan. Sehingga pemerintah di berbagai daerah kini telah menjalankan Work From Home (WFH).
Kendati demikian, terkait pengehematan energi, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan telah lama menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan menerapkan tanggungan pribadi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas yang dipakai mandiri.
Saat dikonfirmasi, Wali Kota Tarakan Khairul menjelaskan, upaya penghematan BBM di lingkungan Pemkot Tarakan bukanlah kebijakan baru. Langkah efisiensi tersebut telah dijalankan secara konsisten selama beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari pengelolaan anggaran daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.
"Soal penghematan kita sudah lakukan sejak dulu. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan fasilitas BBM untuk kendaraan dinas, khususnya kendaraan yang dibawa pulang oleh pejabat. Kendaraan yang dibawa pulang, silakan tanggung sendiri BBM-nya. Mau dipakai kapan saja, itu tanggung jawab pribadi,” ujar Khairul, Rabu (8/4).
Ia menjelaskan kebijakan tersebut sebenarnya sudah diterapkan sejak awal masa kepemimpinannya sejak 6 tahun terakhir. Sejak saat itu, anggaran BBM di lingkungan pemerintah daerah difokuskan hanya untuk kendaraan yang benar-benar digunakan untuk pelayanan publik dan operasional pelayanan pemerintahan seperti ambulans, mobil patroli Satpol PP, Pemadam Kebakaran, mobil rescue BPBD, truk pengangkut sampah dan operasional pelayanan lainnya.
"Yang bisa menggunakan jatah BBM hanya operasional pelayanan langsung ke masyarakat. Ini bertujuan agar penggunaan anggaran daerah lebih terkontrol serta tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat," katanya. (zac/jnr)
